oleh

Kesaksian Warga Kalteng, Sebagian Lahan Dicaplok PT Adaro dan Keterangan Damang Belum Selesai Harus Ada Sertifikasi Lagi

Jakarta, TribunAsia.com – Kesaksian warga Kalimantan Tengah menyampaikan Penggugat telah menguasai lahan digunakan untuk mengembala kerbau sejak 1983. Namun, kata saksi Kujang Rusadi, tanah tersebut telah dipergunakan hingga turun-temurun yang diakui oleh adat setempat dan sebagian lahan itu di caplok PT Adaro menjadi jalan menuju lokasi penambangan.

“Syahruni selaku penggugat memang benar menguasai lahan pengembalaan kerbau rawa sejak tahun 1983 sampai sekarang secara turun temurun diakui adat yang kemudian sebagian dari lahannya dicaplok PT Adaro menjadi jalan tambang,” ujar saksi Kujang Rosadi kepada TribunAsia.com, Jum’at (23/11/2018).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Ditambahkan kembali, menurut saksi diatas lahan tersebut yang saat ini tengah berperkara di PTUN Jakarta dijelaskan, dirinya memiliki bukti disekitar jalan pertambangan PT Adaro yang dipermasalahkan itu berkeliaran kerbau rawa dengan pemilik bernama Syahrini.

Kerbau-kerbau rawa itu diutarakan dia, kerap menerobos pagar PT Adaro bahkan hingga tertabrak kendaraan tronton milik pertambangan.

“Bukti empiris dan faktual sekitar jalan tambang banyak kerbau rawa milik Syahruni dan kelompok kerbau rawa desa rangga ilung yang berkeliaran dan bahkan tidak jarang masih ada yang lolos dari pagar PT Adaro sehingga tertabrak tronton tambang,” ujarannya melalui keterangan seluler.

Selain itu, saksi berpendapat perkara di PTUN terkait IPPKH PT Adaro, Syahruni memiliki kepentingan dan tanah miliknya dikuasai berdasarkan hukum adat serta diakui keberadaannya oleh UUPA.

“Berdasarkan perkara TUN tentang IPPKH PT Adaro sangat jelas Syahruni punya kepentingan dan hubungan hukum dengan tanah miliknya yang dikuasai berdasarkan hukum adat dan diakui keberadaanya oleh UUPA,” papar saksi.

Terpisah disampaikan Tim Kuasa Hukum PT Adaro, kolam ikan (Beje) dengan jumlah 3 kolam didalilkan saksi telah diberikan ganti rugi PT Adaro senilai Rp 1,5 juta. Hal itu, kata Adnan Rifky selaku Kuasa Hukum yang menjadi klaim para saksi tanah tersebutlah berada didekat kolam ikan (Beje) terdapat pengembalaan kerbau.

Ditambahkan, saat di ruang sidang sempat digambarkan lokasi letak tanah tersebut oleh saksi warga Dayak Bakumpay, Kalimantan.

“Iya kolam, jadi kolam itu didalilkan oleh saksi tadi telah diberikan ganti rugi oleh PT Adaro sebesar 1,5 juta itu 3 Beje (kolam ikan) itu. Nah itulah, apa namanya yang menjadi klaim dari pada saksi bahwa dia telah mengetahui lokasi tanah itu di dekat di Beje itu di meja itu ada lokasi kerbau seperti itu,” jelas tim penasehat hukum.

Adnan Rifky, SH.,MH juga mengatakan, dari aspek prosedur yang peraturan Gubernur Kalimantan Tengah disebutkan surat keterangan Demang adat belum selesai dan harus memiliki sertifikasi.

Secara aspek prosedur pada Pergub Kalimantan Kalimantan Tengah itu disebutkan bahwa prosedur inventarisasi dalam hal ini adalah surat keterangan Damang adat itu belum selesai sebetulnya harus ada sertifikasi lagi A1.

Menurut dia, urutan prosedur bila tidak dijalankan kepemilikan diperoleh penguasaan hak atas itu tidak diakui secara hukum dan dapat dikenakan sanksi.

“Sertifikasi jadi setelah sertifikat kepala adat Damang itu keluar pasca sertifikasi lagi. Itulah urutan prosedurnya kalau itu tidak dijalankan prosedur tersebut maka kepemilikan yang didapatkan penguasaan hak atas itu adalah apa namanya tidak diakui secara hukum dan dapat kena sanksi,” tambah tim kuasa hukum PT Adaro. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *