oleh

Direktur Yankomas Apresiasi Adanya Satgas Peradilan Rakyat untuk Menyelesaikan Kasus Hukum

Jakarta, TribunAsia.com – Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) sangat apresiasi atas lahirnya Satuan Tugas Peradilan Rakyat dibawah Kemenkumham dalam kesempatan audiensi itu di Kantor Dirjen Kumham Jakarta. Direktur Yankomas menilai dengan adanya satgas peradilan rakyat di Indonesia dapat membantu penyelesaian permasalahan hukum yang ada dipengadilan.

Bahkan, ratusan juta kasus yang sedang berjalan dapat segera diselesaikan dan diharapkan peran Satgas Peradilan Rakyat memantau proses hukum sesuai dengan prosedur hukum. Dipaparkan kembali, dalam perkara hukum mengedepankan keadilan agar tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap yang berperkara.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Saya apresiasi dengan adanya Satgas Peradilan Rakyat Indonesia ini, karena kita menyadari ada ratusan juta kasus yang ditangani di pengadilan, disinilah peran para satgas memantau apakah dalam penanganan kasus diperadilan sudah benar-benar dijalankan sesuai dengan norma-norma hukum, berkeadilan serta tidak ada pelanggaran HAM terhadap yang berperkara,” jelas Johno Supriyanto selaku Direktur Yankomas di Kantor Kemenkumham, Sabtu (17/11/2018).

Ditambahkan, Satgas Peradilan Rakyat telah terbentuk hampir di seluruh tanah air diperkirakan mencapai 24 Provinsi di Indonesia. Dengan adanya Satgas Peradilan Rakyat pihaknya terus melakukan konsolidasi diberbagai daerah dengan harapan keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat dapat merasakan.

“Kami Satgas saat ini sudah ada di 24 daerah, kami terus melakukan konsolidasi dengan pengurus daerah untuk memantapkan pengurus dengan harapan segera bisa dapat bekerja untuk menegakan keadilan di negeri besar ini,tandas Sam sebagai Ketua Satgas Peradilan Rakyat Indonesia.

Kemudian, Direktur Yankomas Ditjen Kemenkum dan HAM berencana akan membuat regulasi terkait hal tersebut dan akan mendeklarasikan dalam waktu beberapa bulan kedepan.

Selain itu, tugas Satgas dapat memberikan arahan mediasi demi terciptanya kedamaian terhadap yang berperkara sebelum masuk ketahapan persidangan. Perlu diketahui, tugas Satgas tidak mempengaruhi jalannya proses hukum ketika masuk dalam persidangan.

Satgas Peradilan Rakyat yang terbentuk itu, diisi oleh berbagai latar belakang organisasi profesi seperti pengacara, tokoh masyarakat, ahli hukum dan insan media. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *