oleh

Datangi Pemda DKI, Warga Rusun Perumnas Klender Meminta Tinjau Kembali Izin Pembangunan Apartemen

Jakarta, TribunAsia.com – Penghuni Rumah Susun Perumnas Klender mendatangi Kantor Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk peninjauan kembali izin pembangunan apartemen yang rencananya akan merobohkan bangunan rusun yang ditempati mereka sejak puluhan tahun.

“Yang disampaikan prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan Gubernur Anis Baswedan, salah satu pintu ini untuk dilanjutkan ketindakan kongkrit. Rumah kita digusur untuk apartemen maka harus dianulir atau ditinjau kembali izin prinsip tersebut,” ujar Enal di lokasi rusun usai kembali dari Kantor Pemprov DKI Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Ia menambahkan, saat tiba di kantor Pemda DKI diterima oleh Noval salah seorang Tim dari TGUPP. Dengan melengkapi berkas serta sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang berlaku hingga tahun 2030.

Kemudian, kata Enal pertemuan dengan TGUPP menjelaskan program kerja Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Rusun Klender (PPPRSK) dan meminta agar ada peninjauan kembali. Menurut dia, ada indikasi pengembang bermain dengan agenda revitalisasi.

“Pertemuan kami ini diterima tidak formal begitu, tetapi ditindaklanjuti dengan formal. sebelumnya bersurat tadi bersurat kembali kepada Pak Anis Baswedan. Dari 1280 pintu atau pemilik unit 80 persen lebih menolak revitalisasi menjadi apartemen. Ini digusur ada indikasi permainan pengembang Perumnas adalah BUMN,” tandasnya kepada TribunAsia.com.

Baca Juga : 1280 Pintu Penghuni Blok Rusun Perumnas Klender Menolak Revitalisasi Pembangunan Apartemen

Selain itu, Ale mengatakan, tiap penghuni Blok rusun menerima lembaran surat yang berisi pertanyaan dan pernyataan terkait pembangunan apartemen yang disebar oleh pengurus PPPRSK.

“Dan cara-cara pengurus PPPRSK door to door dengan membawa surat harus menyetujui dan memasukan kertas kebawah kolong pintu. Garis besar pertanyaan dan pernyataan agar kita mengikuti yang dia mau dalam hal pembangunan apartemen,” ucap Alle warga RT 04/2.

Namun demikian, dia pun menuturkan bila tinggal di unit Apartemen biaya pengeluaran tidak memungkinkan dengan alasan faktor ekonomi. Pembangunan apartemen menurut dia sangat meresahkan penghuni rusun yang berjumlah 78 Blok di Perumnas Klender.

“Isu pembangunan apartemen sangat meresahkan iuran bulanan aja nego. Karena yang tinggal di apartemen orang yang berduit belum bayar parkirannya. Stoplah pembangunan apartemen kita lihat orang-orang kita tinggal di atas (rusun) inilah yang membuat warga suara,” tambahnya.

Berbeda dengan Sugeng, dia mengharapkan setiap penghuni rusun yang memiliki sertifikat bila lahan tersebut ingin dibangun apartemen harus dibayar yang sesuai dan menolak revitalisasi yang berujung pembangunan Apartemen.

“Kita harapkan jual putus sertifikat kita terserah mau dibangun apa. Jadi ada pertanyakan harus mengisi form dan bahkan dijemput saya sebagai warga tanda tanya ada apa. Banyak kekhawatiran sertifikat diserahkan pihak dari mereka tidak mau beli,” papar rukun tetangga.

Ada indikasi pengembang nggak mungkin. Ini digusur tanpa permainan pengembang. Perumnas adalah bermain karena BUMN adanya indikasi permainan.

Lanjut dia, dalam kesempatan lalu pihak Perumnas pernah memberikan sosialisasi kepada warga sekitar, khususnya terkait revitalisasi namun hal tersebut dikembalikan kepada warga baik yang menolak maupun tidak berminat.

“Pada waktu itu Perumnas tidak memaksa kalau warga tidak setuju hadir dalam sosialisasi didalam pertemuan warga,” bebernya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *