oleh

1280 Pintu Penghuni Blok Rusun Perumnas Klender Menolak Revitalisasi Pembangunan Apartemen

Jakarta, TribunAsia.com – 1280 pintu penghuni rumah susun terletak di Perumnas Klender menolak revitalisasi yang akan dibangun Apartemen. Diketahui, saat ini penghuni rumah susun (rusun) yang berjumlah 78 Blok berdiri di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur membentangkan spanduk penolakan.

Menurut keterangan Aal yang tinggal menetap pada tahun 1984 hingga saat ini menolak keras pembangunan Apartemen karena dia telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). Kata penghuni lantai 3 itu, aksi unjuk rasa pernah dilakukan untuk menolak pembangunan Apartemen pada bulan lalu dikarenakan rusun yang ditempati saat ini akan dihancurkan.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Bilangnya ada renovasi tetapi dari Perumnas revitalisasi tanpa persetujuan warga. Demo di kantor PPPRSK di kantor serba guna milik warga Perumnas. Ada dua kali demo kalo nggak salah yang kedua bulan Oktober 2018 ada ratusan orang penghuni rusun dari blok 1 sampai 78 blok ,” jelas Aal kepada TribunAsia.com, Senin malam (12/11/2018).

Kemudian, ditambahkan oleh penghuni rusun ada pihak-pihak lain yang mencoba memaksakan warga setempat untuk mengarahkan untuk menyetujui proses pembangunan Apartemen tersebut, namun lebih banyak jumlah penghuni rusun yang menolak sosialisasi perihal pembongkaran rusun itu.

“Jadi dia sosialisasi ada yang memihak ke Perumnas kita dibikin harus sejutu ini pernah disampaikan lalu,” kata warga yang tinggal di jalan Dahlia.

Selain itu, Sugeng selaku ketua Rukun Tetangga setempat menyampaikan, bila warga setuju direvitalisasi akan berikan sejumlah uang untuk membiayai lahan kontrakan selama 2 tahun ditempat lain dikarenakan rusun tersebut harus dibongkar dan akan dibangun Apartemen.

“Ini kalau setuju kita diberikan uang kontrak selama 2 tahun karena bangunan (rusun) ini akan dihancurin. Jadi gini kita disuruh kontrak bangunan ini mau dihancurin ini dibangun untuk golongan menengah kebawah bayar apatemen mahal,” ujar melalui ponsel.

Ia pun turut menjelaskan, warga setempat telah melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perihal rencana pembongkaran rumah susun. Terlebih, warga juga mengadukan keluhan yang serupa kepada pihak-pihak yang tengah berada di Pemerintah Pusat sebab penghuni rusun memiliki surat sertifikat yang sah.

“Inikan kita sudah bersurat ke Gubernur dan kepada pihak Presiden kita mengadu kita ini rakyat, kita warga-warga DKI mau diapain mau dibongkar sementara sertifikat kita diserahkan oleh beliau,” beber Sugeng. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *