oleh

Fadli Zon : Kita Masih Memiliki Hutang Kemerdekaan

Jakarta, TribunAsia.com – Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2018. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan Indonesia punya utang kepada para pahlawan untuk merealisasikan janji-janji kemerdekaan.

“Kita semua punya utang kepada para pahlawan. Bukan hanya utang jasa, tapi juga utang janji kemerdekaan,” kata Fadli Zon, Sabtu (10/11) dalam keterangannya.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Menurut Fadli, bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan masyarakat adil dan makmur, adalah janji kemerdekaan yang harus ditunaikan.

“Itulah utang kita pada para pahlawan yang telah berjuang mendirikan negara ini,” jelasnya.

Menurut dia, setelah 73 tahun usia proklamasi kemerdekaan, Indonesia mestinya semakin mendekati janji-janji kemerdekaan tadi, bukan malah menjauhinya. “Jika kenyataan di lapangan bergerak ke arah sebaliknya, berarti telah terjadi pengingkaran janji. Itu harus segera dikoreksi,” ungkap Fadli.

Menurut Fadli, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja saja merilis data bagaimana perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh Jawa. Hal itu ditunjukkan dengan kontribusi pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai 58,57 persen. Padahal, tahun lalu angkanya 58,49 persen. “Ini tentu saja tak bagus. Artinya, Pemerintah tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa,” jelasnya.

Pada saat bersamaan, lanjut Fadli, kontribusi ekonomi daerah-daerah lain justru turun. Tahun lalu kontribusi Sumatera masih 21,66 persen. Tahun ini turun menjadi 21,53 persen. Begitu juga dengan Kalimantan, yang kontribusinya turun dari 8,20 persen menjadi 8,07 persen. “Karena ekonomi kita justru kembali memusat di Jawa, ada problem keadilan dan pemerataan di situ,” kata Fadli.

Menurut Fadli, dari data BPS terbaru, juga muncul fakta menarik. Meskipun secara umum tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun, namun tingkat pengangguran di desa justru meningkat. “TPT di kota turun dari 6,7 persen menjadi 6,45 persen, tapi di desa malah naik, meskipun tipis, dari 4,01 menjadi 4,04 persen,” jelasnya.

Di sisi lain, sambung Fadli, data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan semakin memburuk selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) di perdesaan, misalnya, setahun terakhir memburuk dari 0,57 menjadi 0,63.

“Kenapa ini menarik? Karena sejauh ini pemerintah juga selalu mengklaim bahwa penggunaan dana desa bersifat tepat sasaran. Jangan lupa, total alokasi dana desa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,65 triliun. Ini bukan angka yang sedikit,” paparnya.

Jadi, kata dia, meski pemerintah mengklaim berhasil menurunkan koefisien gini, namun ketimpangan antarwilayah cenderung kembali meningkat, baik antara desa dengan kota, maupun antara Jawa dengan luar Jawa. “Ini harus sama-sama kita perhatikan,” tegasnya.

Lebih lanjut Fadli menambahkan, bukan tanpa alasan jika Bung Karno dan para pendiri negara dulu menyebut bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Sebab, ujar dia, tujuan bukanlah jembatan itu sendiri. Namun apa yang ada di seberang jembatan itu, yaitu sebuah masyarakat adil dan makmur. “Itulah janji kemerdekaan. Itulah utang kita kepada para pahlawan,” paparnya.

Jadi, kata Fadli, bukan tanpa sebab jika kemudian calon presiden Prabowo Subianto menamai koalisinya sebagai Koalisi Adil dan Makmur. Hal itu memang adalah janji kemerdekaan yang harus ditunaikan, utang yang harus dibayar kepada para pahlawan yang telah berkorban. “Kami berkomitmen untuk memperjuangkan janji kemerdekaan tersebut. Kita semua harus menjadi pejuang bagi janji kemerdekaan. Selamat Hari Pahlawan,” pungkas wakil ketua umum Partai Gerindra itu. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *