oleh

Polemik Daftar Pemilih dan Tantangan Partisipasi Pemilih

TribunAsia.com 
Oleh : Hasan Basri, S.Pd

No data, no investigation, no right to speak. Tenggat pelaksanan Pemilu 2019 tinggal lima bulan lagi, sisa waktu inilah yang dimaksimalkan oleh semua Penyelenggara untuk memperbaiki semua aspek, tak terkecuali persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang setiap momen Pemilu/Pemilukada menjadi persoalan klasik, persoalan klasik yang dimaksud ialah masalah kegandaan pemilih, data anomaly pemilih, serta masalah pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga dinamisasi dari persoalan-persoalan tersbut melahirkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 1 yang merupakan tindak lanjut dari rapat pleno penetapan DPT pada tangga 5 September lalu yang pada saai itu kesepakatan antara KPU, Bawaslu, dan Perwakilan Parpol.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Setidaknya ada bebarapa hal yang menjadi pertimbangan Bawaslu RI dalam hal ini menemukan banyak pemilih ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) nasional Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah 1.013.067 pemilih. Data tersebut merupakan hasil analisis Bawaslu terhadap DPT di 285 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan total 91.001.344 pemilih (Bawaslu RI, 2018).

Tiga hal yang dijadikan dasar Bawaslu dalam melakukan analisis kegandaan adalah pada elemen NIK, nama, dan tanggal lahir pemilih, Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat 2 menyatakan bahwa warga negara Indonesia didaftarkan satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Problem yang kerap juga muncul adalah tidak ada sinkronsisasi data pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU dengan by name by address yang disampaikan di TPS.

Sementara terkait TPS yang jumlahnya lebih dari 300 pemilih, maka solusinya adalah mengikuti PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 3, penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS berbeda, hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, jarak waktu dan tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara

Problem Pendataan
Menurut hemat penulis ada beberapa problem pendataan di lapangan, yang pertama minimnya sumber daya manusia pada saat petugas pemutakhiran data (PPDP) atau Pantarlih dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih sehingga data yang diperoleh tidak akurat. Dalam kurun waktu tahun 2018 ada dua kali pemutakhiran data, pertama bagi daerah yang melakukan pemilukada 2018 dilanjutkan dengan pemutkhiran data pemilu 2019.

Problem kedua adalah Human eror, factor kesalahan manusia memang juga menjadi salah satu penyebab tidak akuratnya data contoh sederhana terjadinya kesalahan dalam pengimputan elemen data NIK maupun NKK.

Faktor ketiga adalah eror system, kemajuan teknologi ternyata belum juga bisa meningkatkan tingkat keakuratan data. SIDALIH yaitu Sistem informasi data Pemilih (Sidalih). Nyatanya, kasus seperti sistem jaringan yang lamban dan Sidalih eror mengakibatkan proses input membutuhkan waktu lama atau bisa terhenti seketika. Jika dilakukan upload ulang, akan terjadi penumpukan data yang bisa berpotensi memunculkan data ganda.problem – problem di atas setidaknya menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam memuktahirkan data.

Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dan asa partisipasi masyrakat
KPU sendiri baru saja melakukan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) pada tanggal 1 – 28 oktober 2018, GMHP sendiri adalah rangkaina dari DPTHP 1. Gerakan ini tujuannya minimalisir kesalahan di dalam peng-input-an Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum, untuk memaksimalkan kegiatan ini KPU mendirikan posko mulai dari desa/kekurahan sampai di tingkat pusat.
Gerakan melindungi hak pilih bukan cuma pada pemilih saja yang belum terdaftar karena pindah domisili, namun juga kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia atau yang telah menjadi aparatur negara, seperti TNI-Polri. KPU dan jajaranya juga menyasar tempat – tempat yang berpotensi melahirkan pemilih baru seperti pasar-pasar tradisional, SMA/SMK sederajat dengan melakukan pengecekan KTP-el/surat keterangan perekaman kemudian menginput NIK dan nama ke dalam aplikasi, apabila belum terdaftar maka dijadikan pemilih baru. Kita semua berharap GMHP ini bisa mendongkrak partisipasi masyarakat nantinya pada saat hari rabu tanggal 17 April 2019.

*penulis adalah Ketua PPK Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Kaltim.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *