oleh

Komisioner KPK Sebut Suap Meikarta Libatkan Korporasi, Ahmad Yani Gagas Bentuk Dewan Etik

Jakarta, TribunAsia.com – Mantan Anggota DPR RI dan Caleg Partai Bulan Bintang dari Dapil Jakarta Timur Dr.Ahmad Yani, angkat bicara terkait dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebutkan bahwa suap Meikarta melibatkan Koorporasi.

Ahmad Yani menilai, bahwa pernyataan wakil ketua KPK tersebut, terlalu dini dan terlalu cepat melampaui proses hukum.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Lembaga seperti KPK, harus menahan diri untuk menyatakan hal yang melampaui asas praduga tak bersalah. Karena KPK lembaga negara, maka asas itulah yang utama yang harus KPK pegang,” kata Ahmad Yani. Minggu (4/11/2018).

Ia menyayangkan Alexander Marwata mendahului proses dengan opini seperti politisi. Karena menurut Mantan Anggota Komisi III DPR RI ini, hal tersebut merusak proses hukum. ia juga menyarankan kepada KPK untuk segera membentuk dewan etik dengan melibatkan tokoh dan pakar hukum.

“Saya berharap KPK harus segera membentuk dewan etik KPK yang terdiri dari para tokoh dan pakar hukum. Kemudian mendesak Komisi III DPR RI untuk segera memanggil KPK guna membahas pernyataan Alex Marwata terkait meikarta beberapa waktu lalu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yakin uang suap izin proyek pembangunan Meikarta kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersumber dari dana koorporasi Lippo Group.

“Kalau sumber uang (suap), tentunya penyidik yang lebih tahu. Tapi rasa-rasanya kalau untuk urusan perusahaan enggak mungkin kan keluar dari kantong pribadi,” ujar Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018). (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *