oleh

Kasus Ijazah Palsu Terus Berjalan, Korban Apresiasi PN Jaktim

Jakarta, TribunAsia.com – Juru bicara kasus Ijazah palsu, Yusuf Abrahan Selly memastikan akan terus memantau kasus yang sebelumnya telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim dengan putusan selama 7 tahun penjara denda Rp.1 miliar dan subsider 3 bulan.

Selanjutnya banding yang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memutuskan hal yang sama kepada kedua terdakwa yakni Rektor Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar Mathius Mangentang (Rektor) dan Direkturnya Ernawati Simbolon.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Menjelang proses Kasasi, Yusuf mengapresiasi sikap Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memastikan akan mempercepat proses menuju Kasasi. Hal tersebut diucapkan saat berada di PN Jaktim, Rabu (31/10).

Kedatangan Yusuf kali ini diterima langsung oleh Wakil Ketua PN Jaktim, dan menjelaskan bahwa proses pengajuan memori banding hingga kontra memori banding sudah segera selesai yakni pada 01 November 2018 dan saat ini hanya menunggu balasan dari terdakwa.

“Dimasukin atau tidak dimasukin pihak pengadilan tidak berpengaruh, karena sejak hari itu pengadilan harus menyiapkan semua kelengkapan dengan waktu selama 60 hari,” terangnya.

“Beliau berjanji tidak akan berlama-lama, mereka berjanji sama kita,” tambahnya.

Ketegasan tersebut, menurut Yusuf harus dilakukan oleh pengadilan karena akan berpengaruh pada penilaian. “Pihak pengadilan akan mendapat degradasi poin, jika terkesan lama dalam menyelesaikan perkara,” mengutip ucapan Wakil Ketua PN.

Kondisi tersebut, menurut Yusuf sesuai harapan, agar pada akhir tahun ini, kasus yang telah lama diperjuangkan tersebut dapat segera selesai.

“Kita berterima kasih kepada unsur pimpinan PN sini, khususnya wakil yang menangani pidana, kita beterima kasih karena beliau sangat menanggapi apa yang menjadi harapan kita, sehingga diperintah staffnya untuk kerja lebih cepat dan kita sangat senang,” ucapnya.

Saat ini, Yusuf mengatakan telah memimpin korban dan keluarganya menyurati Badan Peradilan Umum (Badilum), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi 3 DPR RI.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *