oleh

Ahmad Yani : Era Jokowi Hukum Tidak Menyentuh Pemilik Modal

Jakarta, TribunAsia.com – Pakar hukum dan mantan anggota DPR RI, DR. Ahmad Yani menyoroti kasus hukum yang terbaikan. Khususnya kasus hukum yangmenyangkut pemilik modal.

“Era Jokowi hukum tidak menyentuh pemilik modal,” kata Ahmad Yani yang akan mencalonkan kembali menjadi caleg DPR RI dari PBB Dapil Jakarta Timur. dalam acara seminar Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan  berjudul “Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara’.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Seminar ini direncanakan semula mengambil tempat Senin, 29 Oktober 2018, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Tetapi tidak terlaksana sehingga berganti tempat. Seminar ini terpaksa di adakan di Selasar Gedung MPR Karena ruang rapat semula direncanakan untuk digunakan tempat seminar, tidak diizinkan digunakan oleh pihak Sekjen MPR. Ada dugaan Rezim Jokowi meninta Sekjen MPR utk tidak mengasih penggunaan ruang rapat terhadsp Pelaksana Acara Seminar. Salah satu sebabnya adalah thema seminar menyangkut dugaan korupsi petinggi negara termasuk Rezim Jokowi.

Seminar terbuka untuk umum ini, dihadiri beragam segmen pemerintahan, masyarakat madani dan pelaku usaha serta jurnalis medsos dan media massa.

Seminar ini dimoderatori Dr. Khusnul Mariyah Dosen Senior Ilmu Politik UI, dan diantar Dr. Marwan Batubara selaku Kordinator Pelaksana Seminar.

Seminar yang menghadirkan sejumlah pembicara seperti,  Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI 2014-2019),  Prof. Dr. M. Amien Rais (Ketua MPR RI 1999-2004), .Dr. Ferry Juliantono (Ketua Gerindra), 4 Prijanto Soemantri (Mantan Wagub DKI Jakarta),  Ridwan Saidi (Budayawan Betawi),  Dr. Ahmad Yani (Presidium KAKI),  Dr. Abdul Chair Ramadhan (Ketum HRS Centre), Achmad Nur Hidayat (Alumni Universitas Indonesia), Haris Rusly Moti (Aktivis Petisi 28),Slamet Maarif (Pimpinan Persaudaraan 212), DR.  Marwan Batubara (IRESS),  Nenok Warisman aktivis Tahun 2019 Ganti Presiden, aktivis Linda Djalil dan Prof Dr. Siti Zuhro.

Usai  dibuka moderator, tampil pertama Pembicara yakni Ridwan Saidi. Ridwan dalam orasinya terkondisi dilarang menggunakan ruang rapat MPR sehingga Acara ini disebut sebagai Acara ‘Revolusi Ubin’. Orasi lebih merespon kondisi seminar di Selasar Gedung MPR.

Pembicara kedua tampil Ahmad Yani, Mantan anggota DPR Komisi III dari Fraksi PPP yang akan mencalonkan kembali menjadi caleg DPR RI dari PBB Dapil Jakarta Timur. Selaku Pakar Hukum, ia menyoroti kondisi penyesaian kasus2 besar korupsi yang tidak menyentuh pemodal Ahmad Yani sendiri sebelum seminar telah mendalami kasus korupsi Meikarta dari kajian hukum.

Pembicara ketiga tampil seorang aktivis alumni UI, Ahmad Noer Hidayat. Baginya, korupsi adalah masalah Kita bersama. Tetapi, ia mengkritik kondisi pemecahan masalah korupsi selama ini tebang pilih atau diskriminatif. Ada tiga oligarki menentukan pemecahan masalah korupsi ini yakni oligarki politik, ekonomi Dan social. KPK tidak nampu membawa oligarki ini ke penjara karena tindak pidana korupsi.

Penghujung acara, Ahmad Yani mengatakan, “ Untuk menghentikan korupsi yang terjadi dinegeri ini, 2019 Pilih ganti Presiden dan pilih Caleg dari partai PBB,” pungkas Ahmad Yani (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *