oleh

Kado 4 Tahun Jokowi, KAMMI Gelar Aksi Duka Cita Nawacita

Jakarta, TribunAsia.com – Bertepatan dengan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia  (KAMMI) melihat ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan Nawacita. Dalam aksinya di depan Istana Negara, KAMMI  memberikan hadiah berupa kado Lima keperihatinan rakyat. Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi menyatakan lima keperihatinan itu terdiri dari Hutang negara, kedaulatan pangan, Tenaga kerja asing, kedaulatan hukum dan narkoba. Lima persoalan tersebut menjadi kritikan kepada pemerintah untuk segera dituntaskan.

Aksi yang diselenggarakan hari senin (22/10) ini salah satunya menuntut pemerintah menyelesaikan utangnya. Utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2018 tercatat sebesar USD 360,7 miliar atau Rp 5.484 triliun (estimasi kurs 15.206 per dolar AS). Analisa Moody’s dari Bloomberg pada Mei 2018 bahwa Indonesia dalam kondisi berbahaya jika dilihat dari jumlah utang luar negerinya. Terlebih lagi utang pemerintah digunakan untuk membayar utang dan gaji, ini semakin membuktikan bahwa kinerja pemerintahan saat ini cenderung mengalami kemerosotan dalam pengelolaan negara. “Rakyat tidak dapat dibohongi dengan angka-angka yang diciptakan oleh pemerintah, tapi rakyat dapat merasakan secara langsung efek dari kebijakan-kebijakan yang dilontarkan pemerintah.” ujar Irfan dalam pernyataan sikapnya.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Hari-hari ini publik kembali disuguhi tontonan sengkarut kebijakan impor beras. Ketidakkompakan birokrasi secara nyata dipertontonkan melalui perseteruan antara Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog). Kemendag ngotot impor, sedangkan Bulog menolaknya. Dalam persoalan lain, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa bandar narkoba yang tertangkap sampai saat ini baru 20%. Sisanya masih berkeliaran mengoperasikan jejaring peredaran narkoba di semua golongan usia dan profesi. Ironisnya, bandar yang sudah dipenjara pun masih bisa mengatur bisnis ilegal dari balik bui.

Sementara itu, Deni setiadi ketua kebijakan publik PP KAMMI menagih janji Jokowi yang berkomitmen akan  menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam Nawacita.

Selain itu, ada permasalahan lain dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal itu cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga kerja lokal masih butuh lapangan pekerjaan. “jadi pertanyaannya adalah pemerintah ada dipihak siapa?” tegas Deni.

Lanjut deni menerangkan bahwa aksi evaluasi 4 tahun jokowi-jk diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia sejak hari Jum’at kemarin.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *