oleh

Sah RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, Kaum Santri : Alhamdulillah

Jakarta, TribunAsia.com – Undang-undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan telah disetujui menjadi Rancangan Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/10). RUU yang diinisiasi oleh Fraksi PKB untuk kemudian dibahas bersama pemerintah disambut gembira kaum santri.

Menanggapi disahkanya UU Pesantren dan Pendidikan Agama, Guru Pesantren Nurul Huda, Depok. Apriyani Hasanah menyambut disahkanya UU Pesantren dan pendidikan Agama ini.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Sehingga secara konstitusi diakui negara dan bagian dari sistem Negara. Kedepanya, bagaimana dengan sahnya UU ini pendidikan Pesantren menjadi optimal dan berkualitas,” kata Apriyani Hasanah di Depok. Kamis (19/10)

Apriyani Hasanah menambahkan, menyambut pemberlakuan UU ini dan berterima kasih pada pemerintah dan fraksi yang mendukung UU pesantren.

“UU ini akan optimal jika kesejahteraan guru dan ustadz yang merupakan bagian dari pendidikan pesantren terakomadasi dan meningkat. Insya Allah kesejahteraan yang meningkat kualitas pendidikan pesantren turut meningkat,”kata Apriyani Hasanah

Sebelumnya diberitakan, RUU ini disetujui 10 fraksi di DPR. Dalam rapat juga ditampilkan nama perwakilan fraksi pengusul RUU di antaranya Ibnu Multazam (PKB), Diah Pitaloka (PDIP), Mohammad Suryo Alam (Golkar), Khatibul Umam (Demokrat), Anda (Gerindra), Ali Taher (PAN), Leida Hanifa (PKS), Ahmad Fauzan (PPP), Titik Prasetyawati (NasDem), Sudiro Asno (Hanura).

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, disetujuinya RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam rapat paripurna DPR sebagai hadiah menjelang Hari Santri Nasional (HSN) yang akan jatuh pada 22 Oktober 2018.

“Seluruh fraksi di DPR juga mendukung dibahasnya RUU tersebut,” ujar Cucun kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan lahir Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mengatur lebih khusus dari system pendidikan nasional, lex specialis derogate lex generalis,” ujarnya.

Cucun menjelaskan politik legislasi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan secara umum yaitu pentingnya rekognisi negara terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan nasional.

“Secara spesifik jati diri Pesantren selama ini menjadi sistem norma (subkultur) yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual, moral dalam pembentukan karakter building di segala bidang kehidupan,” tuturnya.

Multazam menjelaskan, hal-hal pokok yang diatur dan perlu masukan untuk disempurnakan dalam RUU tentang  Pesantren dan Pendidikan Keagamaan secara garis besar berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: Pertama, penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan 3 (tiga) peran Pesantren yaitu sebagai lembaga pendidikan, Pesantren sebagai lembaga dakwah, dan Pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat,” ujar Marwan.

Selain itu, lanjut Marwan pengaturan mengenai pendirian pesantren bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuan keberadaanya hanya karena sudah berbadan hukum dan pengaturan tentang Pesantren dapat mengeluarkan syahadah sebagai tanda kelulusan pada jenjang Pendidikan tertentu, diakui dengan Pendidikan formal lainnya setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta  dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan,” tandasnya.

Aokasi pendanaan yang dimaksud, kata Marwan merupakan prioritas anggaran kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan juga bisa bersumber dari penyelenggara, masyarakat, dan sumber lain yang sah,” pungkasnya. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *