oleh

Menolak Kenaikan Upah 8,03 Persen Buruh Akan Aksi Serentak di Seluruh Kota Besar

Jakarta, TribunASia.com – Menjawab surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang salah satu isinya menegaskan agar Kepala Daerah menaikkan upah minimum tahun 2019 sebesar 8,03 persen, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempersiapkan aksi unjuk rasa di berbagai kota.

“Di tingkat nasional, aksi akan dipusatkan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, tanggal 24 Oktober 2018. Aksi unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan akan diikuti sekurangnya lima ribu (5000) buruh, berasal dari Jabodetabek dan Banten,” jelas Kahar S Cahyono selaku Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI kepada TribunAsia.com, Kamis (19/10/2018).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Menurut Kahar S Cahyono, elemen buruh akan menyampaikan aksinya di kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) diperkirakan massa aksi mencapai 5000 orang. Tidak hanya itu, buruh yang berada di kota atau daerah lainnya akan menggeruduk kantor kepala daerah setempat .

“Di Kemenaker 5.000 orang. Di daerah di Kantor Gubernur,” tambahnya.

Adapun tuntutan buruh yang akan diusung meminta dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (PP/78/2015) dan menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,05 persen.

“Dalam aksi ini, buruh akan mengusung tiga tuntutan. Cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (PP 78/2015), tolak kenaikan upah minimum sebesar 8,05 persen, dan meminta kenaikan upah minimum sebesar 20 hingga 25 persen,”

Selain di Kemenaker, buruh juga akan melakukan aksi di berbagai daerah. Beberapa daerah yang sudah memastikan ikut dalam aksi adalah Bandung Jawa Barat tanggal 25 Oktober 2018, Medan Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2018, Surabaya Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2018,  Semarang Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2018, dan Batam-Kepulauan Riau tanggal 31 Oktober 2018.

Kemudian, dalam pemilihan presiden 2019 mendatang buruh akan menyerukan untuk memilih presiden yang pro terhadap nasib buruh.

“Dalam aksi ini, buruh juga akan menyerukan untuk tidak memilih pemimpin yang pro upah murah dengan menerapkan PP 78/2015 dalam Pemilu 2019,” tandasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *