oleh

Kasus Lonsum VS Masyarakat Bulukumba, Pengukuran Ulang HGU Terkendala Biaya

Bulukumba, TribunAsia.com – Rencana pengukuran ulang HGU dalam kasus Lonsum menjumpai masalah baru, masalah tersebut berkaitan dengan pihak mana yang harus menanggung biaya pengukuran ulang HGU. Informasi yang berhasil dihimpun Tribun Asia.com, pengukuran ulang HGU ternyata memakan biaya yang tak sedikit, biaya dibebankan kepada pemohon.
Jika masyarakat yang bermohon secara langsung secara otomatis mereka merasa sangat berat, bukan karena tidak ada kemauan, tapi karena masyarakat yang terlibat konflik tanah dengan pihak Lonsum tidak memiliki kemampuan materi untuk menanggung biaya pengukuran ulang HGU.
Menurut Herman, salah satu aktivis Bulukumba yang fokus mendampingi masyarakat dalam kasus Lonsum, mengatakan tidak adil bila beban biaya sepenuhnya dilimpahkan kepada masyarakat.
“Benar, masyarakat memang menginginkan pengukuran ulang HGU, tapi kalau biayanya dibebankan kepada mereka itu justru tidak adil, bagaimana mungkin masyarakat yang secara ekonomi rata-rata kelas bawah diharuskan menanggung biaya besar” protesnya, Kamis (18/10).
Demi mengatasi masalah tersebut, Herman memberikan sebuah solusi, dalam pandangannya yang harusnya bermohon adalah Pemda Bulukumba.
“Harusnya yang bermohon itu Pemda, mereka pasti punya kemampuan finansial” sambungnya.
Jika opsi tersebut juga buntu, pihaknya menawarkan alternatif solusi lain, yakni Kementerian ATR/BPN membebaskan biaya pengukuran ulang HGU.
“Kalau ternyata Pemda juga menolak, maka opsinya Kementerian ATR/BPN buat kebijakan khusus, misalnya membebaskan biaya pengukuran ulang HGU, atau biayanya seluruhnya ditanggung Kementerian, itu boleh juga” imbuhnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *