oleh

PSI Tuding Prabowo Makelar Asing, Ini Jawaban Gerindra

Jakarta, TribunAsia.com – Pernyataan Juru Bicara PSI Rizal Calvary Marimbo yang menuding Calon Presiden Prabowo Subianto sebagai makelar asing ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono.

Sebelumnya Rizal mengaku heran Prabowo selalu bicara ekonomi kebodohan karena banyak kekayaan Indonesia yang hilang karena diambil asing. Pasalnya, menurut pendukung Jokowi itu, Prabowo dan calon wakil Presiden Sandiaga Uno adalah fasilitator tangan-tangan asing yang ingin menjamah kekayaan Indonesia.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Nah, Arief menyatakan jubir PSI itu gagal paham tentang pernyataan Prabowo. “Orang PSI enggak ngerti apa-apa tentang kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri,” ucapnya.

Arief menyontohkan bagaimana kekayaan Indonesia itu mengalir ke luar. Seperti baru baru ini akibat nilai kurs rupiah yang lemah, Bank Indonesia membuat aturan akan memberikan insentif pada perusahaan-perusahaan asing dan nasional yang produknya berorientasi ekspor.

Misalnya di sektor pertambangan, dan kelapa sawit (CPO), jika hasil pendapatan dari ekpor mereka dalam bentuk dollar tidak ditransaksikan dan disimpan di bank-bank luar negeri, tapi ditaruh di Indonesia untuk di kurskan dalam rupiah. Hasil ekspor tersebut kan masuk dalam Produk Domestik Bruto Indonesia.

“Seharusnya pendapatan itu stay di dalam negeri kalau pembuat kebijakan moneter di Indonesia atau pemerintah punya kecerdasan dalam mengelola ekonomi,” ucap Arief.

Dia pun mempertanyakan apakah Presiden Joko Widodo punya keberanian melakukan kebijakan kontrol modal yang keluar masuk di Indonesia, sehingga kekayaan nasional dalam bentuk pendapatan ekspor tidak mengalir keluar negeri.

Bila Jokowi berani melakukan kebijakan kontrol modal seperti yang dilakukan oleh Tiongkok dan negara lain, kata Arief, dia memastikan kekayaan Indonesia akan stay di dalam negeri. Sehingga tidak perlu SUN dan obligasi pemerintah di jual ke orang asing.

“Dan enggak perlu utang ke luar negeri. Padahal dana yang dipinjamkan ke pemerintah Indonesia itu adalah dana hasil aktivitas ekonomi yang (harusnya jadi) PDB Indonesia. Itu namanya ekonomi kebodohan,” tegasnya. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *