oleh

Posbakumadin Beri Bantuan Hukum Gratis di PTUN kepada Masyarakat Tak Mampu

Jakarta, TribunAsia.com – Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) dirikan kantor sekretariat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memberikan pelayanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat terkait bantuan hukum perdata.

Diketahui, Posbakumadin telah bekerjasama dengan PTUN terkait permasalahan hukum di seluruh Indonesia. Menurut M Rifai, SH saat ditemui mengungkapkan, kasus yang tengah ditangani tentang permasalahan kepegawaian negara yang dipecat karena dinilai cacat prosedur.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Lembaga administrasi untuk membatalkan surat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang merugikan masyarakat atau subjek hukum yaitu orang atau badan hukum perdata. Tapi ada juga yang tidak sesuai dengan prosedur dan itu berhasil dibatalkan oleh pengadilan misalkan, soal apa namanya pegawai negeri sipil itu diberhentikan dengan dengan tidak layak. Misalkan tidak ada pemanggilan padahal itu sudah seharusnya sesuai dengan prosedur harus ada pemanggilan,” kata Rifai kepada TribunAsia.com, Senin (16/10/2018).

Kemudian, dia turut menambahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kliennya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipecat dengan tidak hormat dan tidak memperoleh hak pensiun.

“Misalkan seharusnya dia sudah pensiun tetapi tiba-tiba dia diberhentikan tidak dengan hormat, tidak mendapatkan hak pensiun padahal pegawai itu sudah puluhan tahun mengabdi terhadap bangsa dan negara bentuk penghargaan negara terhadap masyarakat tersebut tidak tidak dilakukan. Nah itulah fungsinya kami sebagai posbakum untuk membantu masyarakat masyarakat yang dirugikan baik secara material maupun immaterial,” papar anggota Advokad Indonesia.

Selain itu, kata Rifai Posbakumadin memberikan pelayanan konsultasi hukum baik lingkungan pengadilan maupun diluar pengadilan dalam subjek hukum. Adapun permasalah kependudukan yang pernah ditangani olehnya terkait administrasi catatan lahir di proses ke PTUN.

“Ada juga beberapa akta kelahiran yang dibatalkan di sini. Tetapi apa namanya banyak suara keputusan-keputusan itu banyak yang sudah sesuai prosedur,” tandasnya.

Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang tidak mampu pihaknya membuka diri memberikan bantuan hukum termasuk berbagai kasus hukum korupsi dan pidana lainnya se-nusantara.

“Kedua terkait dengan adanya tindak pidana korupsi, pidana juga ada. Kasus-kasus perizinan yang pada umumnya adalah masyarakat yang tidak mampu di luar dari beberapa hal itu yang paling banyak memang di sini masyarakat datang konsultasi singkat,” ujar Rifai. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *