oleh

Becak akan Dilegalkan di Ibu Kota ?

Jakarta TribunAsia.com – Sedikit sekali yang kaget karena sebelumnya memang sudah terbentang tanda-tanda Gubernur DKI Anies Baswedan akan merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).

Tanda-tanda itu diungkapkan anggota Komisi I DPR Hanafi Rais pada 11 Maret 2018 atau lima bulan setelah Anies Baswedan menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta. “Saya sebagai warga mendukung upaya Gubernur DKI menghidupkan kembali becak di Ibu Kota,” ucap Hanafi .

Putra Amien Rais itu bukan asal omong mendukung Anies. Ia juga membawa satu unit becak listrik sebagai contoh. Becak buatan Hanafi itu memiliki bentuk yang sama dengan becak umumnya. Pembedanya cuma sebuah aki di bawah tempat duduk penumpang.

Aki itu dapat dicas untuk  menghasilkan listrik. Kata Hanafi , dengan pengisian daya selama tiga jam, becak mampu melaju dengan kecepatan 25 km/jam. Biaya produksi yang ditawarkan sekitar Rp18 juta per unit dan bisa lebih murah kalau diproduksi massal. Besok, 16 Oktober, Anies genap setahun memimpin Jakarta. Tampaknya, revisi Perda Tibum belum bisa dihadiahkan kepada pendukungnya.

Jakarta, TribunAsia.com – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menentang keras revisi Perda Tibum yang diterbitkan pada era Sutiyoso, gubernur saat itu. Meski hanya dioperasikan di permukiman, Prasetio Edi keberatan dengan alasan hanya akan menambah kekumuhan Jakarta. Dia tidak yakin Anies bisa mengatur becak bakal tertib.

Namun, Anies tidak akan mundur dari janji kampanyenya saat Pilkada DKI 2017 bahwa jika menang, ia akan melegalkan becak. Ia yakin Perda Tibum dapat direvisi pada saatnya. Alasannya, tidak ada undang-undang yang melarang seseorang berprofesi sebagai penarik becak. “Hanya perda di Jakarta yang melarangada keberadaan becak. Jadi, itu menurut saya, bagian dari masa lalu,” kata Anies.

Di atas kertas Perda Tibum memang belum direvisi, tapi di lapangan, becak benar-benar sudah beroperasi. Satuan Polisi Pamong Praja yang dulu gencar merazia dan membuangnya ke laut, tak lagi berani bertindak. Koordinator Serikat Becak Jakarta Rasdulah menyebutkan sudah 1.685 becak beroperasi di 16 titik. Semuanya becak pancal. Becak muncul di Jakarta pada 1936. Pertumbuhannya sangat pesat.

Puncaknya pada 1971 jumlahnya mencapai 123 ribu. Gubernur Ali Sadikin yang berkuasa 1966-1977 pun melarangnya dengan alasan kemajuan teknologi dan pertimbangan kemanusiaan. Sempat longgar di era Gubernur Tjokropranolo (1977-1982), penerusnya Gubernur R Soeprapto kembali memberangus becak pada 1982-1987.

Sejak saat itu semua Gubernur DKI yang diteruskan oleh Wiyogo Atmodarminto (1988-1992), Soerjadi Soedirja (1992-1997), Sutiyoso (1997-2007), Fauzi Bowo, hingga Djarot Saipul Hidayat, memegang teguh Perda Tibum.

 

Apakah becak akan legal atau tetap terlarang ?

Terkadang utang budi bisa memengaruhi kebijakan. Kita mencurigai kepentingan produsen becak di balik revisi Perda Tibum No 8 Tahun 2007. Kita berpandangan rencana Pemprov DKI mengizinkan becak beroperasi kembali merupakan langkah mundur jauh ke belakang.

Ketika Jakarta menuju kota megapolitan,  tidak bisa tidak, pemimpinnya justru harus kreatif dan berimajinasi mewujudkan transportasi modern ke seantero Ibu Kota dan kota penyangga agar lalu lintas terus bergerak. Anies punya wewenang melegalkan kembali becak, tetapi tentu saja atas persetujuan DPRD DKI.

Namun, jika dampaknya membuat Jakarta semakin sesak, kumuh, dan macet, bukan tidak mungkin akan ada perlawanan. Salah satunya warga menolak membayar pajak kendaraan, yang merupakan PAD terbesar DKI Jakarta. Semoga ancaman ini tidak terjadi. Becak di Jakarta, kebutuhan atau pesanan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *