oleh

Supremasi Hukum

Jakarta, TribunAsia.com – Sebuah kontroversi yang menggegerkan sekaligus membuat bingung publik terkait dengan siapa benar dan siapa salah, tentang siapa yang melakukan dan siapa yang tidak, sudah sepatutnya diselesaikan melalui jalan hukum.

Di negera yang menjunjung tinggi supremasi hukum, hukum harus menjadi rujukan terakhir dari sebuah pertentangan soal kebenaran.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Begitu pun ketika kita melihat kasus Ratna Sarumpaet dengan dugaan kebohongannya yang luar biasa, yang begitu menghebohkan sekaligus mendominasi percakapan publik, baik di ruang fana maupun ruang maya selama sepekan lalu.

Fakta bahwa kebohongan itu terjadi di masa kampanye pemilihan presiden membuat kasus tersebut teramat mudah bergerak sangat liar.

Ia digiring, digoreng, lalu dicampurkan dengan bumbu politik, dan menjadikannya peluru untuk menembak lawan.

Dalam suasana kontroversial seperti itu, sudah benar bila hukum dipilih sebagai satu-satunya jalan keluar.

Tangan hukum mesti cepat bertindak untuk mencegah supaya bola isu tersebut tak semakin liar dan berputar-putar tak keruan.

Dalam hal ini, polisi sudah tepat dengan segera merespons beberapa laporan masyarakat terkait dengan kasus tersebut.

Sejumlah pihak sudah dipanggil untuk digali informasi serta pengetahuan mereka tentang kasus itu.

Politikus senior Amien Rais termasuk daftar pihak yang akan diperiksa polisi dan rencananya bakal datang memenuhi panggilan, hari ini.

Kita tentu menghargai kesediaan Amien tersebut meskipun di pemanggilan pertama ia mangkir.

Namun, kita juga menyayangkan jika kedatangannya ke Polda Metro Jaya itu juga ‘membawa’ massa pendukung yang jumlahnya ratusan untuk mengawal pemeriksaan.

Sejumlah pihak terkonfirmasi turut dalam mengawal Amien Rais menghadap Polda Metro Jaya

Di satu sisi, Amien tampak patuh terhadap hukum dengan memenuhi panggilan pemeriksaan polisi.

Namun, di sisi yang lain, publik juga patut menduga bahwa dengan pengerahan massa tersebut sebenarnya Amien sedang memainkan strategi menekan hukum dan aparatnya secara politik.

Sulit untuk menyebut bahwa maksud dari pengerahan massa itu sekadar dukungan moral

Sebaliknya, mudah untuk menyebut rencana itu sebagai upaya intervensi terhadap proses penegakan hukum.

Tokoh sekaliber Amien Rais, seorang elite partai dan mantan Ketua MPR, mestinya mafhum bahwa hukum dan segala prosesnya mesti dijaga tetap steril

 

BIARLAH HUKUM BERJALAN DAN BERBICARA DI RUANGNYA SENDIRI.

Jangan dicampuradukkan dengan tekanan apa pun, apalagi tekanan yang datang dari massa di luar ruang hukum.

 

 

Sudah sepatutnya Amien menjadi contoh bagi warga negara yang lain untuk selalu patuh pada penegakan hukum.

Di panggung hukumlah akan dibuktikan apakah kita benar atau salah.

Kebenaran tidak selalu ditentukan mereka yang memiliki jumlah massa banyak.

 

HUKUM TIDAK MENGHITUNG JUMLAH PENDUKUNG.

Hal lain, sejumlah kasus yang menggantung dan masyarakat menuggu penyelesaian pihak kepolisian, dibiarkan lenyap seperti kasus penganiyaan Novel Baswedan.

Meski demikian, membangun kepercayaan  negara ini berjalan atas dasar supremasi hukum, bukan supremasi massa.

Membiarkan massa itu bergerak sama saja dengan menciptakan kegaduhan dan masalah baru. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *