oleh

Jadwal Kampanye Belum Fix, Panwas Khawatirkan Akan Terjadi Penumpukan Didapil 4

Jakarta, TribunAsia.com – Bila jadwal kampanye belum ditentukan, Panwas memperkirakan sejumlah partai akan terjadi penumpukan saat kampanye didaerah pemilihan 4. Dapil tersebut meliputi kecamatan Matraman, Pulo Gadung dan Cakung, Jakarta Timur.

“Jadi, 16 partai bisa bentrok karena didapil 4 bisa numpuk kalau jadwal tidak dibuat. Kalau parpol 10 bisa numpuk itu yang kita khawatirkan kita koordinasikan kepada jajaran KPU nya kran sudah dibuka tapi jadwal belum fix,” tegas Gustaaf kepada TribunAsia.com, Rabu (10/10/2018).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Larangan perlengkapan alat peraga diutarakan oleh Panwas terutama dilokasi fasilitas umum dan kantor-kantor pemerintah termasuk tempat ibadah tidak diperkenankan pemasangan atribut kampanye sesuau dengan SK 175 KPU Tahun 2018.

“Itu menyangkut kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye kita sosialisasikan ke ketua ranting atau parpol dikecamatan. Alat peraga yang diletakan di fasilitasi umum tidak boleh fasum nggak boleh di kantor pemerintahan atau fasilitas umum tidak boleh seperti dimasjid,” ujar Gustaaf.

Lebih lanjut, pihak Panwas telah berkoordinasi dengan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kecamatan tertuang didalam Perda No.8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

“Dari sisi Panwas berkoordinasi ke Satpol PP Perda No. 8 Tahun 2007 mengenai ketertiban umum. Kalau Panwas UU No. 7 tahun  2017,” ucapnya.

Namun demikian, Panwaslu telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan memberikan sosialisasi kepada partai politik.

“Antisipasi kita pencegahan parpol-parpol yang ada disini kita sosialisasikan kita sampaikan. Mekanisme yang bener yang sudah di SK-kan. Kita harusnya tau itu nyentuh jadwalnya itukan KPU yang menentukan. Kita pernah mengundang semua parpol tentang sistem aturan. Kita harus update untuk yang baru keluar, tempat dan adribut,” imbuh Panwas kecamatan Matraman.

Kemudian, Gustaaf menyampaikan bentuk-bentuk sanksi pelanggaran tentang pelaksanaan pemilu termasuk administrasi akan ditindaklanjuti.

Masih kata dia, KPU belum memastikan jadwal kampanye yang melibatkan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

“Pelanggaran berat pidana, kode etik dan administratif. KPU belum ada jadwal kampanye yang fix yang melibatkan partai Pilpres tim legislatif cuman hingga saat ini liar,” tambahnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *