oleh

Ketua Bawaslu RI : Pemberantasan Money Politic Jangan Hanya Dibebankan kepada Kami

Jakarta, TribunAsia.com – Ketua Bawaslu RI, Abhan, menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar lebih memahami kerja pemberantasan Money Politic (politik uang) dalam rangkain Pemilu, menurutnya tidak tepat bila masyarakat berpandangan pemberantasan politik uang hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu.

“Benar Bawaslu adalah pengawas Pemilu, namun bukan berarti pemberantasan politik uang hanya tugas kami, ini tanggu jawab semua pihak, mari bekerjasama memberantas politik uang yang merupakan perusak utama sistem Pemilu” ungkapnya saat menjadi Narasumber dalam diskusi media di Kantor Bawaslu RI, Senin (8/10).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Sesuai pengakuannya, money politic memiliki tiga fase.

“Bawaslu mengantisipasi pikiran Caleg yang mengandalkan politik uang, kami akan dorong gerakan anti politik uang, fase money politic ada tiga yaitu money politic selama masa kampanye, selama masa tenang, dan hari pemungutan suara,” ucapnya.

Pembicara lainnya, Andi Mariattang, yang kini maju kembali sebagai Caleg Dapil Sulsel II, mengaku telah menginisiasi gerakan anti politik uang, menurutnya para Caleg harus terdepan melawan politik uang, ia juga mengapresiasi kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu.

Money politic mengarah kepada korupsi, dalam kunjungan ke daerah saya sudah melakukan gerakan mengajak masyarakat untuk menolak politik uang, Caleg harusnya paling depan melakukan gerakan anti politik uang. Saya mengapresiasi kerja Bawaslu dalam menekan politik uang dan kita perlu dukung supaya pengawasan Bawaslu semakin kuat,” terangnya.

Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi, memandang pemberantasan politik yang tidak boleh hanya dibebankan kepada Bawaslu.

“Masalah politik uang tidak bisa hanya dibebankan ke Bawaslu, selain dikawal Bawaslu dari sisi hukum, juga perlu kerja kolaboratif dari semua pihak,” harapnya.

Dari sisi berbeda, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, menilai politik uang merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap perlunya sistem Pemilu bersih.

“Politik uang adalah bagian dari ketidakpercayaan diri kita terhadap sistem Pemilu bersih yang akhirnya mengorbankan diri kita sendiri, harus mulai percaya diri untuk Pemilu yang bersih” sebutnya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *