oleh

Mencari Kiat Bangunan Tahan Gempa

Jakarta, TribunAsia.com  – Bagi kawasan yang terdampak ringan-sedang, saat proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan revitalisasi merupakan kesempatan terbaik untuk menata ulang (peremajaan) kota/kawasan perkotaan yang tangguh bencana.

Seluruh bangunan publik, seperti rumah sakit, gedung sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan diidentifikasi dan diaudit tingkat keamanan dan kelayakan pakainya. Jika tidak layak pakai, bangunan segera dirobohkan. Sebisa mungkin sisa reruntuhan dapat didaur ulang menjadi bahan bangunan kembali.

Seluruh kegiatan layanan pemerintah, rumah sakit, sekolah, dan pasar disiapkan di halaman terbuka (tenda darurat) agar kegiatan pelayanan publik dapat terus berlangsung sekaligus sebagai proses pemulihan trauma warga.

Konstruksi bangunan lama (renovasi) dan baru (rekonstruksi) yang didirikan harus memperhatikan risiko bencana (gempa, tsunami, kebakaran, banjir, dan longsor).

Teknik dan mutu bangunan disyaratkan memiliki standar tahan gempa. Arsitektur bangunan memadukan kearifan lokal dan keunggulan arsitektur tradisional yang telah terbukti tahan gempa

Tenaga konstruksi, asosiasi profesi, akademisi, dan komunitas (semua lokal) dikerahkan mendampingi proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan revitalisasi Kota/kawasan perkotaan hingga permukiman dirancang menyediakan infrastruktur jalan yang berfungsi sekaligus sebagai jalur evakuasi (dilengkapi rambu, marka, pengeras suara, dan alarm) dan jalur utilitas terpadu (jaringan air bersih, air limbah, pipa gas, kabel listrik, dan telepon). Keberadaan RTH terbukti sangat dibutuhkan ketika terjadi bencana. Maka dari itu, optimalkan seluruh RTH kota. Taman-taman kota sebagai tempat evakuasi bencana.

Alun-alun kota dan lapangan olah­raga dirancang menjadi posko pengungsian, dilengkapi pasokan air bersih, makanan dan minuman, sanitasi higienis, antisipasi dan pengobatan penyakit pascabencana, ketersediaan listrik mandiri terbarukan (energi surya) dan jaringan komunikasi (satelit).

Mulai saat ini, pengurangan risiko (mitigasi bencana) harus menjadi isu utama pembangunan kota/kabupaten.  Selaraskan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta panduan rancang kota/kawasan perkotaan.

Selanjutnya, dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah-panjang daerah, rencana kerja perangkat daerah, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh lapisan masyarakat mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkup keluarga harus dibangun budaya sadar dan tanggap bencana, disertai simulasi bencana secara berkala.

Ketika Bencana tiba, mereka tahu persis apa yang harus dilakukan, Kemana menyelamatkan diri, bagaimana bertahan hidup,  serta tangguh untuk segera memulihkan diri dan kehidupan. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *