oleh

Gubernur Sulteng Berlakukan Tanggap Darurat Bencana Gempa dan Tsunami Selama 14 Hari Kedepan

TribunAsia.com – Tanggap darurat bencana gempa bumi dan tsunami diberlakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah selama 14 hari kedepan terhitung tanggal 28 September 2018 hingga 11 Oktober 2018.

“Gubernur Sulawesi Tengah telah menerapkan masa tanggap darurat bencana gempabumi dan tsunami di provinsi Sulawesi Tengah selama 14 hari berlaku 28/9/2018 hingga 11/10/2018),” jelas Sutopo Purwo Nugroho, kepada TribunAsia.com, Minggu (30/9/2018).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB menyampaikan, Geburnur Sulawesi Tengah telah menunjuk Komandan Komando Resort Militer (Korem) 132/Tadulako sebagai komandan tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

“Gubernur Sulteng menunjuk Komandan Komando Resort Militer 132/Tadulako atau Korem 132/Tadulako sebagai Komandan tanggap darurat penanganan bencana gempabumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pos Komando (Posko) tanggap darurat penanganan bencana gempabumi dan tsunami di Sulawesi Tengah ditetapkan di Makorem 132/Tadulako Kota Palu,” kata Sutopo melalui keterangan resmi.

Menurut BNPB, daerah yang terdampak bencana gempa bumi dan tsunami antara lain meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong dan Mendagri telah melayangkan surat kepada kepala daerah setempat untuk menetapkan masa tanggap darurat.

“Daerah terdampak meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Mendagri telah mengirimkan surat kawat agar kepala daerah setempat menetapkan masa tanggap darurat,” ujarnya.

Sambungnya, dari data yang diperoleh hanya Kota Palu yang dapat penanganan bencana dikarenakan beberapa Kabupaten yang berdampak bencana masih terputus sarana listrik dan komunikasi.

“Hingga saat ini baru Kota Palu yang dapat diperoleh data dampak dan penanganan bencana. Sedangkan di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong belum ada laporan karena listrik padam dan komunikasi putus,” tambahnya.

Dari keterangan Sutopo Purwo Nugroho, BNPB mendapingi Pemerintah provinsi dan Pemerintah daerah dalam penanganan tanggap darurat baik secara teknis manajerial, logistik dan administrasi. Selain itu, TNI, Polri dan unsur pemerintah dikerahkan untuk mendukung penanganan darurat membantu Pemerintah daerah Sulawesi Tengah.

“BNPB mendampingi (memperkuat) Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota dalam penanganan tanggap darurat baik pendampingan pendanaan, teknis manajerial, logistik peralatan dan tertib administrasi. TNI dan Polri memberikan dukungan penuh penanganan darurat. Unsur Pemerintah Pusat dari Kementerian/Lembaga akan terus membantu Pemda Sulawesi Tengah,” papar Sutopo. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *