oleh

RS Islam Didemo Buruh, Direktur : Salah Satu Tempat Unjuk Rasa yang Dilarang Adalah Rumah Sakit

Jakarta, TribunAsia.com – Manajemen Rumah Sakit Islam Pondok Kopi (RSIP) Jakarta Timur menyesalkan terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada hari Selasa 25 September 2018. Menurut Direktur Pelayanan Medis, dr Andriyunia Kusumawati lokasi tempat yang dilarang untuk menyampaikan aspirasi salah satunya adalah rumah sakit dikarenakan dapat mengganggu proses pelayanan kesehatan masyarakat terutama masa pemulihan pasien.

“Salah satu tempat yang dilarang unjuk rasa adalah rumah sakit kami menyesalkan tindakan itu. Kita selesaikan apa saja yang diinginkan melalui Tripartit kami menyesalkan unjuk rasa disitu kasian banyak yang komplain,” jelas Direktur yang akrab disapa Nia kepada TribunAsia.com, Jum’at (28/9/2018).

Aksi demo buruh yang digelar di depan RSIP Jaktim, dinilai mengganggu kenyamanan pasien karena letak aksi unjuk rasa berdekatan dengan kamar perawatan yang terletak dilantai satu. Oleh sebab itu, kamar tersebut butuh ketenangan dan digunakan untuk melayani pasien cuci darah yang membutuhkan kondisi damai.

“Kan dia (pasien) saudara kita yang dirawat dilantai 1 pasien yang cuci darah gangguan ginjal (butuh) situasi damai. Kemarin situasinya volume mikropon(bising). Digedung itu hanya yang dirawat, kasian bertambah kondisinya dan kasian batal yang terapi,” kata Nia.

Baca Juga : Direktur Pelayanan Medis Menyebut Aksi Demo Buruh di RS Islam Pondok Kopi Mengganggu Pasien

Perlu diketahui, unjuk rasa dipicu karena karyawan RS Islam Pondok Kopi yang bernama Idris Idham yang menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes-R) diduga melakukan penyesatan informasi terkait union busting.

Saat ini, Ketua Umum FSP Farkes-R tidak menerima di PHK sepihak oleh manajemen RS Islam Pondok Kopi karena melakukan pelanggaran tindakan indisipliner yang kerap berulang. Pimpinan RSIP melalui Direktur Pelayanan Medis dengan didampingi oleh Manager Marketing dan Bidang Humas menyampaikan bahwa Idris Idham berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Jo. Pasal 62 ayat (1) point’ d PKB, dimana dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) point’ d PKB menyatakan ” Pemberhentian/pemutusan hubungan kerja tidak atas permintaan sendiri dapat dilakukan, karena (d) Pegawai masih melakukan pelanggaran disiplin walaupun telah dilakukan pembinaan secara bertahap,” bunyi petikan poin nomor 8 dari RSIP.

Sementara, manajemen menyerahkan kasus PHK itu melalui Kuasa Hukum yang telah ditunjuk oleh RSIP. Ditambahkan kata Nia, Idris Idham telah dipanggil oleh Disnaker akan tetapi yang bersangkutan enggan hadir.

“Sehingga dilakukan pada proses Tripartit sehingga ada pihak satu lagi yaitu dinas tenaga kerja. Di Tripartit sendiri sudah ada panggilan dinas tenaga kerja tetapi bapak Idris tidak hadir. Terakhir hubungan industrial sehingga saudara Idris melewati jalur itu apapun hasilnya,” tuturnya.

Kemudian sambungnya, Ketua Umum FSP Farkes-R Idris Idham kerap melakukan pelanggaran saat bekerja di RSIP dan pihak manajemen sudah melayangkan surat peringatan (SP) kepada yang bersangkutan sehingga berakhir PHK melalui Badan Pelaksana Harian (BPH).

“Pelanggaran berulang dan sering terjadi dari SP 1,2 dan 3. BPH kemudian untuk melakukan proses PHK. Itu sudah dilakukan bertahap tidak ada perubahan melakukan tindak pelanggaran hingga terjadi proses Bipartit,” beber Direktur. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *