oleh

Pemerintahan Jokowi Gagal Mencapai Target RPJMN Bidang Ekonomi

TribunAsia.com 

Ringkasan kuliah umum Awalil Rizky, Dalam Deklarasi PADI-BN. Semarang, Sabtu (29/9/2018).

Salah satu cara mengukur prestasi pemerintahan tiap periode adalah membandingkan kinerja dengan sasaran atau target yang ditetapkannya sendiri dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN 2015-2019 adalah konsep yang ditetapkan melalui Perpres No.2/2015 tanggal 8 Januari 2015. sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun, serta merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014.

Secara teknis, pemerintah era sebelumnya memang berkewajiban menyiapkan rancangan teknokratik. Namun, penentuan hal yang bersifat pokok baru dilakukan selama 2,5 bulan setelah pelantikan Presiden. Aspek teknokratis tadi kemudian diperbaiki. Selain itu, langkah membuat tim Transisi Jokowi-JK telah memberi kesempatan yang cukup untuk membahas ide pokok dan berbagai sasaran dan target. Pada buku I dan buku II RPJMN 2015 – 2019 dijelaskan tentang berbagai sasaran ekonomi nasional, yang bahkan disajikan juga berupa tabel berisi 14 indikator.

Penilaian atas kinerja dapat dilakukan dari data realisasi hingga Oktober tahun 2018. Dan bisa ditambah dengan proyeksi berdasar dinamika terkini untuk tahun 2019. Hasilnya adalah hanya 1 target yang tercapai, yaitu tingkat inflasi. Hanya 1 target yang hampir tercapai, yaitu tingkat pengangguran. Sedangkan 12 target lainnya tidak tercapai. Dari yang tidak tercapai, beberapa diantaranya justeru sangat jauh meleset atau bahkan memburuk.

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah sebesar 7,1%, realisasinya hanya 5,07%. Target pada tahun 2018 adalah 7,5%, realisasinya tidak akan lebih dari 5,2%. Target RAPBN 2019 pun hanya 5,3%, padahal target RPJMN dahulu ditarget sebesar 8,0%. Demikian pula dengan PDB per kapita yang merupakan indikator pendapatan rata-rata tiap orang pada tahun bersangkutan juga meleset signifikan. Target PDB per kapita tahun 2017 adalah sebesar Rp 58,49 juta, sedangkan realisasinya hanya Rp51,89. Target akan makin meleset jauh pada tahun 2018 dan 2019 yang mentargetkan Rp64,72 juta dan Rp72,22 juta.

“Terjaganya rasio utang pemerintah dibawah 30 persen PDB dan terus menurun yang diperkirakan menjadi 20,0 persen PDB pada tahun 2019… (Buku I RPJMN halaman 6-183). Target rasio pada tahun 2017 adalah 22,3%. sedangkan realisasinya sebesar 28,98%. Rasio pada akhir Agustus 2018 telah mencapai 30,31%, padahal target tahun 2018 adalah 21,1%. Dari angka-angka RAPBN 2019, rasio utang setahun ke depan nyaris tak mungkin di bawah 30%, padahal target RPJMN adalah 19,3%.

” Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya…” (Buku II RPJMN 2015-2019 halaman 3-82). Target nilai tukar nominal (Rp/USD) disebutkan sebagai berikut: 12.200 (2015), 12.150 (2016), 12.100 (2017), 12.050 (2018), dan 12.000 (2019). Dengan kata lain, targetnya adalah mempertahankan nilai tukar rupiah selama lima tahun pada kisaran Rp12.000 per USD. Kondisi kurs pada bulan September 2018 adalah di kisaran Rp14.800.

Bahkan, angka kemiskinan yang dikemukakan sebagai prestasi karena telah berhasil ditekan menjadi satu digit pada kondisi Maret 2018 (9,82%), masih meleset dari target RPJMN untuk tahun 2018 sebesar 7,5 – 8,5%. Begitu pula dengan kegagalan mencapai berbagai sasaran ekonomi lainnya seperti: cadangan devisa, surplus/defisit APBN, penerimaan pajak dan keseimbangan Primer APBN.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *