oleh

Direktur Pelayanan Medis Menyebut Aksi Demo Buruh di RS Islam Pondok Kopi Mengganggu Pasien

Jakarta, TribunAsia.com – Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Islam Pondok Kopi (RSIP) Jakarta Timur mengatakan, tentang aksi demo buruh Faskes Reformasi di depan RSIP pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 lalu telah mengganggu pelayanan pasien yang tengah berobat.

“Pelayan tetap berjalan tetapi ada gangguan pelayan rawat inap mereka komplain karena terganggu sehingga pulang tidak dapat pelayanan,” ujar Dokter Andriyunia Kusumawati kepada TribunAsia.com, Jum’at (28/9/2018).

Menurut managemen RSIP, penyampaian pendapat dimuka umum telah ditentukan dalam undang-undang akan tetapi ada pengecualian tempat lokasi aksi demo antara lain rumah sakit yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan.

“Salah satu tempat yang dilarang unjuk rasa adalah rumah sakit kami menyesalkan tindakan itu. Kita selesaikan apa saja yang diinginkan melalui Triparti kami menyesalkan unjuk rasa disitu kasian banyak yang komplain. di gedung itu hanya yabg dirawat kasian bertambah kondisinya dan kasian batal yang terapi. Kan dia saudara kita yang dirawat dilantai 1 pasien yang cuci darah gangguan ginjal (butuh) situasi damai kemarin situasinya volume mikropon,” imbuh Nia.

Selain itu, pokok pangkal masalah yang dihadapi Rumah Sakit Islam Pondok Kopi dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Idris Idham pegawai yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes-R) selaku Ketua Umum.

Untuk itu, kata Direktur Pelayanan Medis, Ketua Umum FSP Farkes-R Idris Idham kerap melakukan pelanggaran saat bekerja di RSIP dan pihak manajemen sudah melayangkan surat peringatan (SP) kepada yang bersangkutan sehingga berakhir PHK melalui Badan Pelaksana Harian (BPH).

Baca Juga : Direksi RS Islam Pondok Kopi : PHK Pegawai Adalah Kewenangan Rumah Sakit

“Pelanggaran berulang dan sering terjadi dari SP 1,2 dan 3. BPH kemudian untuk melakukan proses PHK. Itu sudah dilakukan bertahap tidak ada perubahan melakukan tindak pelanggaran hingga terjadi proses Bipartit,” papar Nia.

Atas tindakan aksi demo elemen buruh di depan RSIP Jaktim, dia menjelaskan perkara yang melibatkan Idris Idham untuk diselesaikan melalui langkah formal agar terhindar dari fitnah dan mengunakan hati nurani.

“Gunakan hati nurani, gunakan jalur formal yang ada dan hindari fitnah. Kemarin (demo) bapak dan ibu (media) melihat sendiri yang disampaikan itu tidak benar. Yang dituntut pada pokoknya saudara Idris itu bisa bekerja tidak di-PHK,” kata Nia.

Kemudian, Dokter Nia dengan didampingi bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Rozikoh dan Manager Marketing Etty Suharti menuai keprihatinan dari berbagai organisasi dibilang kesehatan seperti IDI, PPNI, IBI, IAI, IFI, dan PATELKI.

Namun, pihak RSIP telah menyerahkan masalah tersebut kepada kuasa hukum yang telah ditunjuk serta proses Tripartit melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Sehingga dilakukan pada proses Tripartit sehingga ada pihak satu lagi yaitu dinas tenaga kerja. Di Tripartit sendiri sudah ada panggilan Dinas Tenaga Kerja tetapi bapak Idris tidak hadir. Terakhir hubungan industrial sehingga saudara Idris melewati jalur itu apapun hasilnya,” tutupnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *