oleh

Aliansi Santri Indonesia Laporkan Penggiat Medsos Denny Siregar

Jakarta, TribunAsia.com – Aliansi Santri Indonesia melaporkan pegiat media sosial (medsos) Denny Siregar ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu didasari dugaan bahwa Denny telah melakukan penistaan agama serta melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kami Aliansi Santri Indonesia sepakat untuk melaporkan hal ini agar memberikan efek jera kepada Denny Siregar,” ujar Muhammad Fayyadh selaku kuasa hukum kuasa hukum Aliansi Santri Indonesia di Bareskrim, Jakarta, Kamis (27/9).

Fayyadh dalam laporannya juga menyerahkan tiga barang bukti hasil screenshot atas tiga unggahan Denny di medsos. Di antaranya adalah komentar tentang video pengeroyokan terhadap suporter Persija Haringga Sirila yang di dalamnya berisi ucapan tauhid.

Denny dalam unggahannya menuliskan para suporter yang menghabisi Haringga mengumandangkan zikir kalimat tauhid. “Apa karena keseringan lihat ISIS menggorok manusia?” dan “Berdzikir sambil menyiksa orang sampai mati itu hasil pendidikan radikalisme yang dipelihara selama sekian puluh tahun. Anak-anak itu di pendidikan agamanya selalu diajarkan ayat perang, bukan ayat kasih sayang. Masih bilang radikalisme itu tidak berbahaya?”.

Cuplikan Twitter

Denny siregar@Dennysiregar7

PARA SUPPORTER ITU MENGHABISI SESEORANG SAMBIL BERZIKIR, “TIADA TUHAN SELAIN ALLAH..”

ENTAH APA YANG ADA DALAM PIKIRAN MEREKA SEMUA. APA KARENA KESERINGAN LIHAT ISIS MENGGOROK MANUSIA ?

1:11 – 24 sept. 2018

Menurut pihak pelapor, tulisan Denny itu adalah bentuk penistaan agama dan bisa berdampak pada perpecahan. “Kami berharap polisi bisa cepat menangani kasus ini,” kata Fayyadh menegaskan.

Laporan Aliansi Santri Indonesia telah diterima polisi dan teregister dengan nomor LP/B/1200/IX/2018/Bareskrim tanggal 27 September 2018. Pelapor menuding Denny telah menyebarkan ujaran kebencian yang melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 28 Ayat 2 Jo 45 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 156a KUHP. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *