oleh

Presidium Front Gerakan Marwah Aceh : 6 Poin Perjuangan Aceh

Jakarta, TribunAsia.com – Presidium Front Gerakan Marwah Aceh (F-GMA) dan mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjelang pemilihan umum Pilpres dan Pileg 2018 mengeluarkan 6 poin pernyataan sikap untuk memperjuangkan rakyat Aceh yang dinilai masih terabaikan.

“Menyikapi hal itu, kami sebagai Mantan Aktivis Sipil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan GAM Oposisi yang berhimpun dalam wadah F-GMA (Front Gerakan Marwah Aceh) atas nama lembaga perkumpulan para mantan GAM yang tidak masuk dalam sistem pemerintahan dan sistem partai politik serta yang masih terabaikan baik di Aceh maupun diluar daerah,” ujar Tgk Syekhy di Kedai Kopi Lampineung Banda Aceh kepada tribunasia com ,Rabu (26/9/2018).

Adapun poin-poin pernyataan sikap F-GMA yang tertuang antara lain mendesak Mendagri bertanggung jawab atas kebijakan Pergub di Aceh dan meminta seluruh Muspika bersikap netral dalam Pilpres serta Pileg 2019.

Baca Juga : Pasca Penangkapan Gubernur Aceh, GAM Oposisi Minta Tanggung Jawab KPK Pincangnya Kemendagri

“Meminta Mendagri bertanggungjawab atas kebijakan Pergub di Aceh dan mendesak Kemendagri untuk bertanggungjawab dalam hal Plt. Gubernur Aceh tetap dalam tugas-tugas pelaksanaan Pemerintah Aceh sementara. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib berpedoman pada program gubernur definitif secara baik, tanpa harus membatalkan program sepihak dan agar bisa menjaga pemerintah yang harmonis dengan segala pihak,” bunyi pernyataan yang pertama.

“Meminta seluruh Muspida dan Muspika bersikap netral dalam tahapan Pilpres dan Pileg 2019,” bunyi pernyataan yang kedua.

“GAM Oposisi berkomitmen untuk terus menyuarakan perdamaian, termasuk Pilpres dan Pileg 2019 demi tegaknya demokrasi di Aceh. Kami akan menolak secara tegas setiap potensi yang bisa menggagalkan perdamaian dan hancurnya demokrasi,” bunyi pernyataan yang ketiga.

“Mengajak seluruh rakyat Aceh untuk tetap setia menjaga perdamaian dan menggunakan hak demokrasinya sebagai warga negara untuk memilih dalam Pilpres dan Pileg 2019,” bunyi pernyataan yang keempat.

“Meminta kepada seluruh rakyat Aceh dalam menentukan pilihan dalam Pilpres dan Pileg kedepan harus benar-benar para calon yang punya kriteria, bisa bersinergi dengan rakyat dan mampu menjadi perwakilan rakyat yang sebenar-benarnya demi kepentingan rakyat,” bunyi pernyataan yang kelima.

“GAM Oposisi akan membuka list daftar caleg yang layak dipilih baik DPRA, DPRK, DPR RI dan khususnya calon DPD RI termasuk Capres-Cawapres RI,” bunyi pernyataan yang keenam.

Kemudian, Syekhy mengatakan untuk menyikapi pemilihan umum mendatang rakyat Indonesia harus bisa menerima pilihan dan menentukan calon pemimpin negara yang dipilih dan menghormati proses demokrasi.

Maka, dia pun berharap terkait Pilpres dan Pileg 2019 semua pihak dapat menjaga persatuan dan kesatuan untuk mengantisipasi konflik horizontal.

Baca Juga : Aktivis GAM : Jelang Pilpres 2019 Tensi Politik Meningkat dan Rawan Konflik

“Demikianlah pernyataan sikap kami dalam menyikapi perihal Pilpres dan Pileg 2019. Harapan kami semua pihak dapat menjaga persatuan dan perdamaian Aceh yang hakiki, serta siapapun presiden nanti semoga kisah pahit di konflik lalu tidak terulang lagi,” harap Presidium F-GMA.

Selain itu, GAM Oposisi mengatakan hiruk pikuk menjelang pesta demokrasi baik Pilpres 2019 maupun Pileg 2019 telah berimbas meningkatnya tensi politik di Indonesia termasuk di Aceh.

“Seperti persoalan maraknya gerakan #2019gantipresiden dan gerakan #jokowitetappresiden telah memicu perpecahan di tengah masyarakat,” paparnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *