oleh

Pasca Penangkapan Gubernur Aceh, GAM Oposisi Minta Tanggung Jawab KPK Pincangnya Kemendagri

Jakarta, TribunAsia.com – Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Oposisi mengatakan paska penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diangkatnya PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan karena pincangnya Kepala daerah.

“Dinamika politik pasca penangkapan Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) oleh KPK serta diangkatnya Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di Aceh karena pincangnya kepala daerah,” kata mantan aktivis GAM, Syekhy kepada TribunAsia.com, Rabu (26/9/2018).

Syekhy menilai, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Plt Gubernur berimplikasi dan berdampak lambannya pembangunan ekonomi terutama kepada mantan Kombatan sejak telah ditanda tangani perjanjian damai di Helsinki.

“Kebijakan-kebijakan yang diambil tentu berimplikasi terhadap lambannya pembangunan di segala bidang khususnya pemerataan ekonomi bagi para mantan kombatan yang tidak tersentuh semenjak ditandatanginya perjanjian damai MoU Helsinki,” ujar Syekhy .

Selain itu, GAM Oposisi mengatakan hiruk pikuk menjelang pesta demokrasi baik Pilpres 2019 maupun Pileg 2019 telah berimbas meningkatnya tensi politik di Indonesia termasuk di Aceh.

“Seperti persoalan maraknya gerakan #2019gantipresiden dan gerakan #jokowitetappresiden telah memicu perpecahan di tengah masyarakat,” tandasnya.

Mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), meminta Mendagri Cahyo Kumolo bertanggung jawab atas kebijakan Pergub di Aceh. Namun demikian, Plt Gubernur tetap dalam tugas-tugas Pemerintahan Aceh sementara.

“Meminta Mendagri bertanggungjawab atas kebijakan Pergub di Aceh dan mendesak Kemendagri untuk bertanggungjawab dalam hal Plt. Gubernur Aceh tetap dalam tugas-tugas pelaksanaan Pemerintah Aceh sementara,” harapnya.

Kata Syekhy, melalui wadah F-GMA (Front Gerakan Marwah Aceh) atas nama lembaga perkumpulan para mantan GAM yang tidak masuk dalam sistem pemerintahan dan sistem partai politik serta yang masih terabaikan di Aceh meminta Plt Gubernur menjalankan program sepihak serta menjaga pemerintahan yang harmonis.

“Dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib berpedoman pada program Gubernur definitif secara baik, tanpa harus membatalkan program sepihak dan agar bisa menjaga pemerintah yang harmonis dengan segala pihak,” pungkasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *