oleh

Kampanye : Penyebaran Ideologi dan Keyakinan

TribunAsia.com 

Deklarasi di Kawasan Monas, Jakarta, yang dihadiri pasangan capres-cawapres, para pemimpin parpol dan warga itu, pada intinya bertujuan mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjauhi politik uang, SARA, dan hoaks

banner 336x280

Kampanye damai mestinya tidak sekadar proforma sikap dan ‘inaugurasi’ kata para elite dalam menjalankan parade agenda politik, tetapi sebuah konsistensi atau menjadi gaya hidup praksis politik yang meresonansi sikap dan perilaku transformatif dalam menyosialisasi nilai-nilai utilitas dan keadaban kepada masyarakat

Dalam teori marketing politik, kampanye ialah salah satu strategi untuk memperluas pasar (partisipasi) pemilih dalam sebuah kontestasi elektoral.

Partisipasi politik adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang memiliki relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Semakin besar partisipasi pemilih dalam pemilu, semakin kuat legitimasi kekuasaan dalam mengartikulasi kepentingan (rakyat) pemilih

Sebegitu pentingnya partisipasi politik, memandang politik sebagai partisipasi dan aksi komunikasi warga dalam negara.

Itu sebabnya, kampanye dengan metode presisi yang menjamin antusiasme partisipasi masyarakat menjadi isu krusial dan urgen untuk konteks Indonesia saat ini.

Betapa tidak Pemilu 2019 masih diselimuti harapan akan meningkatnya partisipasi politik pemilih setelah di pemilu sebelumnya angka partisipasi pemilih meleset dari yang ditargetkan KPU

 

Pemilu 2014 hanya menorehkan partisipasi pemilih untuk pilpres sebanyak 69,58% dan legislatif sebanyak 75,11%,

Pemilu 2009, partisipasi pemilih sebanyak 71,17%, menurun jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih di Pemilu 2004 sebanyak 84%.

 

Data tersebut juga berkorelasi dengan tingginya angka golput pada

Pemilu 2014 sebanyak 30,42%, meningkat dari Pemilu 2009 dan 2014.

 

Menurunnya partisipasi pemilih, antara lain karena makin rendahnya harapan publik terhadap (partai) politik.

 

Jika coba dibaca secara derivat lagi, parpol dan para elite di dalam ekosistem politik keseharian belum mampu menghadirkan

‘kampanye kompetitif’.

Strategi politik kampanye yang kompetitif adalah menghimpun suara pemilih (votes seeking), memperoleh jabatan negara (office seeking), dan memenangkan kebijakan publik (policy decision) secara integratif dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mengedukasi dan menginspirasi publik

 

GAGASAN PROVOKATIF

Politik praksis yang dikedepankan masih sebatas politik nirakal sehat, irasional, dan jangka pendek berorientasi kekuasaan.

Ini antara lain bisa juga dicermati dari metode publisitas ide dan program politik dalam kampanye-kampanye sebelumnya (baik pemilu maupun pilkada) oleh elite (partai) yang didominasi ‘pertikaian’ partikular di medsos yang berbasis isu-isu dangkal, manipulatif, hoaks, dan ideologi-ideologi sempit, bukan pertarungan gagasan konstruktif dan jejak rekam positif.

Kampanye Barack Obama dengan slogan Yes We Can misalnya, selain menggaungkan narasi-narasi penuh optimistis, kebanyakan kontennya ialah gagasan terhadap masa depan Amerika Serikat yang memberikan hope (harapan) terutama lewat gerakan-gerakan kreatif tim kampanyenya di media sosial.

Sayangnya, di medsos kita hari-hari ini kampanye politik lebih bernuansa provokatif dengan menggandeng simbol-simbol SARA yang menyimpan potensi konflik, adu-domba yang kian menyegregasi masyarakat.

Ini semakin mengkhawatirkan ketika masyarakat tidak pernah diberikan literasi media sosial yang intensif dan memadai dalam menerima gempuran informasi tiap detik yang anonim.

Agen-agen moral dan intelektual bukannya proaktif turun gunung memberikan fondasi berpikir rasional dan kritis kepada warga, justru sebaliknya ikut mengapitalisasi lahirnya bahasa-bahasa dan realitas antinomi serta kebencian dalam masyarakat

Kita pun kaget ketika Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga Mei 2018 mengaku telah menerima 14 aduan ujaran kebencian yang melibatkan ASN pusat dan daerah.

Mereka terbanyak justru ialah dosen ASN dan PNS pemerintah pusat, PNS pemerintah daerah dan guru.

 

Tidak mengherankan jika dalam pilkada dan pemilu, bukan warga yang masuk kategori partisipasi spektator

(mereka yang ikut memilih dalam pemilu)

dan gladiator

(yang aktif dalam proses politik)

yang menonjol dan dominan, warga dengan partisipasi apatis

(golongan yang suka menarik diri dari politik),

yang minim pengaruhnya dalam kontribusi pelembagaan politik dan demokrasi.

 

VIBRASI di masyarakat bawah untuk memperoleh sebuah efektivitas dan implikasi gerakan yang positif dan bermanfaat praksis, upaya mewujudkan kampanye damai di kalangan elite sentrum kemarin harus mendapatkan vibrasinya di level masyarakat di media sosial maupun di kalangan masyarakat bawah.

Untuk itu, pola komunikasi elite politik untuk meliterasi semangat dan kesadaran berperilaku yang harmonis dan rasional di kalangan warga harus terbangun secara kontinu

(terutama lewat media)

dan menembus sekat-sekat perbedaan kelompok sosial yang ada.

 

Seluruh komponen masyarakat termasuk elite politik mesti terbiasa membangun integritas politik

(satu dalam ucapan)

dalam diri dan lembaganya sehingga edukasi kampanye kepada masyarakat bisa dimulai dari keteladanan menghargai perbedaan lewat ucapan, gestur, dan sikap nyata terutama di media sosial, media massa dan elektronik.

 

Hentikan politik ‘persilatan lidah’ yang tak perlu, politik saling menyalahkan yang membikin gaduh, yang mendegenerasi bibit-bibit kebersatuan dan kerukunan dalam masyarakat.

 

Kampanye Pemilu harus dimaknai sebagai strategi politik untuk membidik pasar pemilih sekaligus memperluas pengaruh terhadap pemilih lewat Penetrasi Ideologi.(GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *