oleh

Overcrowding dan Kegagalan Reformasi Kebijakan Pidana Hingga Pemasyarakatan

Jakarta, TribunAsia.com – Overcrowding merupakan salah satu masalah menahun yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia. Meskipun sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun hingga saat ini, permasalahan overcrowding juga tidak kunjung menemui akhir.

Berdasarkan data yang diolah ICJR, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sejak 2013 hingga 2017, persentase overcrowding di Rutan dan Lapas di Indonesia terus meningkat. Persentase overcrowding di 2013 mencapai angka 143%, kemudian 142% di 2012, 147% di 2015, dan terus meningkat hingga 170 di 2016 dan pada 2017 mencapai 188%.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Data Agustus 2018 menunjukkan bahwa jumlah total penghuni yang ada saat ini sebanyak 248.543 orang dengan kapasitas 124.953. Artinya, saat ini persentase overcrowding di Lapas dan Rutan di Indonesia sudah mencapai angka 199%, yang sudah dikategorikan sebagai extreme overcrowding,” ujar Genoveva disela-sela membahas tuntas lebih dalam Lapas dan permasalahannya pada media, Minggu (23/9/2018).

Dalam kesempatan itu, pembicara yang dihadirkan antara lain, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Sri Puguh Budi Utami, Direktur Eksekutif ICJR Anggara, Direktur CDS Ali Aranoval dan Yayasan Kharisma M.Ilham Dani Damanik.

Dibilangan Cikini, Jakpus terkait permasalahan lembaga pemasyarakatan mereka membahas “Dunia di Balik Lapas Dari Penanganan Korupsi Hingga Perlindungan Populasi Kunci”.

Pemberitaan mengenai sel mewah SN, seorang narapidana kasus korupsi, yang ditemukan oleh Ombudsman RI di Lapas Sukamiskin, tentu saja tidak terlepas dari permasalahan overcrowding ini. Kondisi kelebihan penghuni yang ada di Lapas dan Rutan Indonesia, menyebabkan Lapas dan Rutan kemudian gagal untuk menyediakan fasilitas minimal yang seharusnya diberikan berdasarkan instrumen internasional seperti yang tercantum di dalam standart minimum rules dan juga peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Pemasyarakatan beserta aturan-aturan turunannya.

“Dalam mengidentifikasi usaha-usaha yang mungkin digunakan untuk menanggulangi overcrowding, maka terlebih dahulu perlu diketahui permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya overcrowding. Utamanya, overcrowding disebabkan oleh orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara,” jelasnya.

Namun apabila dirinci lebih lanjut, permasalahan overcrowding ini dapat diidentifikasi merupakan dampak dari beberapa hal. Pertama, penahanan pada masa pra-persidangan. Penahanan pra-persidangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi overcrowding yang ada saat ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan, pada Agustus 2018, jumlah tahanan pra-persidangan yang ada di Rutan dan Lapas adalah 71.561 orang dari total penghuni sebanyak 248.543, atau mencapai 28,8%.

“Pada Desember 2017, persentase tahanan pra-persidangan di Rutan dan Lapas mencapai 30,5%. Penahanan yang diatur dalam Pasal 20-31 KUHAP memberikan kewenangan penahanan kepada beberapa lembaga penegak hukum.Penahanan pra-persidangan kemudian menjadi salah satu penyebab dari overcrowding dikarenakan penggunaannya yang berlebihan,” tambahnya melalui keterangan tertulis.

Menurut ICJR, hal ini disebabkan oleh adanya paradigma penegak hukum bahwa penahanan merupakan suatu keharusan. Padahal, KUHAP menyatakan bahwa seorang Tersangka “dapat” dikenai penahanan, dan bukan “harus” dikenai penahanan. Selain itu, aparat penegak hukum cenderung melakukan penahanan secara maksimal hingga batas akhir, semata-mata karena KUHAP mengatur batas maksimal penahanan.

“Tidak hanya itu, KUHAP dalam ketentuan mengenai penahanan membatasi syarat dilakukannya penahanan berdasarkan 2 (dua) syarat, yakni syarat yuridis dan keadaan. Sayangnya, syarat keadaan penggunaannya sangat bergantung dari penilaian subjektif aparat penegak hukum. Apabila aparat penegak hukum berpendapat bahwa pelaku akan melarikan diri, maka penahanan dapat dilakukan,” paparnya di Jalan Cikini, Menteng Jakarta Pusat.

“Kondisi ini kemudian diperburuk dengan ketiadaan mekanisme untuk mempertanyakan dipenuhinya syarat keadaan ini, karena pra-peradilan hanya terbatas memeriksa perihal administratif,” sambungnya.

Kedua, minimnya jenis alternatif pemidanaan yang ada di dalam KUHP. Dalam KUHP saat ini, jenis alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang tersedia sangatlah minim, hanya terbatas pada pidana bersyarat serta denda. Sayangnya, dalam praktik jenis-jenis alternatif pemidanaan non-pemenjaraan ini sangat jarang digunakan oleh aparat penegak hukum.

“Kondisi ini dilatarbelakangi adanya paradigma aparat penegak hukum bahwa setiap pelanggaran hukum baik itu tindak pidana ringan dan tindak pidana berat harus dijatuhi dengan sanksi pidana penjara sebagai bentuk penghukuman. Kondisi ini pula lah yang kemudian mendorong adanya perbaikan melalui RKUHP,” lanjutnya.

Namun, meskipun Perumus RKUHP sudah sepakat untuk menghadirkan alternatif non-pemenjaraan untuk mengurangi dampak destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara di dalam RKUHP, masalah alternatif pemidanaan non-pemenjaraan di RKUHP nyatanya juga tidak diperhatikan secara serius.

Hingga draft RKUHP 9 Juli 2018, hanya 3 (tiga) jenis alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang ditampilkan di dalam RKUHP, yakni pengawasan, kerja sosial, serta pelaksanaan pidana dengan cara mengangsur. Selain terbatasnya jumlah alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang diakomodasi di dalam RKUHP, syarat penjatuhan alternatif non-pemenjaraan yang dimuat di dalam RKUHP juga tidak mudah untuk diterapkan.

“Pidana pengawasan, misalnya, hanya dapat dikenakan pada pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I,” tuturnya.

Tingginya batasan yang ditetapkan oleh RKUHP supaya alternatif pemidanaan non-pemenjaraan dapat digunakan, akan menyebabkan alternatif ini tidak dapat digunakan dengan efektif dan penjara lagi-lagi akan dijadikan solusi pemidanaan. Ketiga, pengutamaan pendekatan punitif dalam kebijakan narkotika di Indonesia.  Sejak dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkotika. Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

“Data di bulan Juli 2018, jumlah pengguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara di Lapas tercatat sebanyak 39.961 orang dari total penghuni lapas 176.063 orang atau sebanyak 22,7%.  Padahal, seharusnya penanganan terhadap pengguna narkotika yang paling tepat dilakukan untuk merusak peredaran gelap narkotika adalah dengan menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat dan bukan pendekatan pidana,” katanya lagi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ICJR, Rumah Cemara dan Yayasan Orbit pada 2016, di PN Surabaya, dakwaan tertinggi, sebanyak 62%, yang dijatuhkan bagi pengguna dan pecandu narkotika adalah pasal-pasal dengan label “bandar” karena memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika. Hal tersebut kemudian berdampak pada 94% pengguna dan pecandu narkotika di PN Surabaya dijatuhi pidana penjara.

“Tindakan jaksa ini, menimbulkan dampak buruk bagi pengguna narkotika, karena dengan digunakannya Pasal 111/112 dengan Pasal 127 secara bersama-sama, maka hak rehabilitasi yang dimiliki oleh pengguna sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 hilang, dan pengguna justru dijatuhi hukuman pidana penjara,” pungkasnya.

Permasalahan-permasalahan di atas, merupakan pangkal terjadinya overcrowding yang kemudian dapat menyebabkan permasalahan baru seperti budaya komodifikasi dan diskriminasi di dalam Rutan dan Lapas di Indonesia. Untuk dapat mengatasinya, maka perbaikan secara sistematis perlu dilakukan di seluruh sektor.

“Pertama, perlu diadakan reformasi terhadap KUHAP. Ketentuan di dalam KUHAP mengenai penahanan perlu dipertegas agar dapat membendung penggunaan kekuasaan yang berlebih oleh aparat penegak hukum dan mekanisme untuk menggugat syarat-syarat penahanan juga harus disediakan bagi Tersangka yang mengalami penahanan,” urai ICJR

“Kedua, alternatif pemidanaan non-pemenjaraan harus menjadi perhatian dalam pembahasan RKUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP telah mengajukan kepada Pemerintah dan DPR 20 (dua puluh) jenis alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang dapat digunakan di dalam RKUHP. Hal tersebut perlu diperhatikan jika Pemerintah dan DPR memang serius dalam menghadirkan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan di dalam RKUHP,” tambahnya.

Syarat-syarat alternatif pemidanaan non-pemenjaraan dapat dijatuhkan pun harus dipertimbangkan kembali, supaya kehadiran jenis-jenis ini tidak hanya menjadi pelengkap saja dalam RKUHP, namun dapat dilaksanakan dengan efektif.

“Ketiga, perubahan pendekatan terhadap pengguna narkotika dari punitif menjadi kesehatan masyarakat. Dalam menangani permasalahan peredaran gelap narkotika, aparat penegak hukum perlu memperhatikan secara khusus pengguna narkotika yang membutuhkan perawatan khusus melalui mekanisme rehabilitasi. Penggunaan pendekatan punitif tidak akan dapat memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, dan justru memperburuk kondisi overcrowding, dan tidak menutup kemungkinan justru menimbulkan semakin maraknya peredaran gelap narkotika di dalam Rutan dan Lapas,” tegasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *