oleh

Menanti Reformasi Hukum Pidana, Mulai Temuan Fasilitas Sel Koruptor Hingga Perilaku Oknum Lapas

Jakarta, TribunAsia.com – Temuan Ombudsman atas sel SN (terpidana korupsi) yang lebih luas dari narapidana lainnya menandakan adanya permasalahan sistem peradilan pidana pada tahap pembinaan di Lapas. Temuan adaya sel narapidana tertentu yang lebih mewah dibandingkan dengan sel lainnya bukanlah yang pertama terjadi di Indonesia.

“Publik di Indonesia seolah terbiasa dengan berita ini. Pada Juli 2017, publik dikejutkan dengan temuan sel mewah di lapas Cipinang. Pada 2016 lalu penemuan sel mewah terjadi di lapas Lubuk Pakam, Sumatera Utara dan lapas Porong, Sidoardjo, Jawa Timur. Beberapa fasilitas di lapas telah dijadikan objek komodifikasi oleh para aparat pemasyarakat yang koruptif,” jelas Angga selaku Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Minggu (23/9/2018).

banner 336x280

Terlebih ICJR menilai, tidak hanya terkait dengan temuan sel mewah dan masih banyak permasalahan yang dihadapi Lapas yang telah terjadi berkali-kali, salah satunya soal kasus kerusuhan Lapas. Berdasarkan catatan ICJR, pada 2017 terjadi 6 kali kerusuhan di lapas.

“Kerusuhan yang cukup menjadi perhatian adalah kerusuhan yang terjadi di lapas Kelas IIA Jambi. Sedikitnya sepanjang 2017 terjadi 3 kali kerusuhan di Lapas tersebut. Permasalahan lainnya adalah kasus napi kabur, ICJR melalukan pemantauan sepanjang 2017 terjadi 30 kasus kaburnya napi dan tahanan di lapas dan rutan di Indonesia, kasus yang paling memprihatinkan terjadi pada Mei 2017, dimana tidak kurang 442 tahanan dan napi yang menghuni rutan Klas IIB Sialang Bungkuk, Riau melarikan diri,” bebernya kepada tribunasia.com.

“Sayangnya solusi yang dihadirkan pemerintah atas permasalahan yang terjadi di lapas ini hanya berupa pemecatan petugas. Lapas yang dinilai korupsi atau pemecatan petugas yang dinilai tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lapas,” tandasnya.

Masih kata ICJR, dalam pembicaraan mengenai temuan sel mewah pada Juli 2018 wacana untuk meminta Ditjen PAS mundur pun kembali menyeruak. Akan tetapi, seolah permasalahan ini akan selesai hanya dengan mundurnya pejabat yang bertugas.

Dalam kesempatan itu, pembicara yang dihadirkan antara lain, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Sri Puguh Budi Utami, Direktur Eksekutif ICJR Anggara, Direktur CDS Ali Aranoval dan Yayasan Kharisma M.Ilham Dani Damanik dibilangan Cikini, Jakarta Pusat mereka membahas “Dunia di Balik Lapas Dari Penanganan Korupsi Hingga Perlindungan Populasi Kunci”.

Foto dalam sel Tersangka korupsi Setya Novanto. (Foto : Net)

Baca Juga : Overcrowding dan Kegagalan Reformasi Kebijakan Pidana Hingga Pemasyarakatan

“Pemerintah tidak begitu memperhatikan bahwa pangkal permasalahan lapas adalah karena kondisi overcrowding yang terus memprihatinkan. Dalam 5 tahun terakhir, lapas dan rutan di Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda adanya penurunan jumlah penghuni,” ujarnya.

Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada Agustus 2018, beban di rutan dan lapas di Indonesia berada di angka 199%. Artinya, jumlah penghuni rutan dan lapas yang ada saat ini telah melebihi kapasitas yang mampu ditampung hampir 100%.

Dalam kasus kerusuhan lapas pada 2017 pun, kerusuhan paling banyak terjadi di Lapas Kelas IIA Jambi kondisi kelebihan muatan mencapai 711% pada Januari 2017. Kerusuhan pun cenderung dikarenakan hal sepele, sebagai contoh yang terjadi di Jambi, warga binaan menuntut adanya sumur air bersih tambahan, kemudian sejumlah warga binaan melapor ke petugas yang berujung pada kericuhan. Kebutuhan dasar sekalipun dapat menjadi pemicu permasalahan di lapas.

Terkait dengan kasus napi kabur, berdasarkan pantauan ICJR, kasus napi kabur sebagian besar terjadi pada Lapas atau Rutan yang mengalami kondisi overcrowding. Kondisi overcrowding jelas memunculkan praktik komodifikasi fasilitas dilapas atau rutan.

“Terpidana ataupun tahanan dengan kondisi ekonomi yang layak akan membayar petugas untuk memenuhi standar kehidupan yang layak. Sedangkan terpidana atau tahanan yang tidak mampu membayar harus mengalami kondisi memprihatinkan karena lapas atau rutan gagal memenuhi standar minimal akibat kondisi kelebihan beban dalam kategori extreme overcrowding,” tambahnya.

Diketahui, Kementerian Hukum dan HAM pada Juli 2017 telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permekumham) No 11 tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

“Dalam lampiran Permenkumham tersebut dinyatakan bahwa upaya penanganan overcrowding juga harus dilakukan dengan melakukan perubahan kebijakan dan mereformasi paradigma penghukuman yang kental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,” paparnya.

“Permenkumham ini menyoroti budaya praktis aparat penegak hukum yang secara eksesif melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam masa persidangan. Per Agustus 2018, jumlah tahanan di rutan atau lapas di Indonesia menyumbang 28.79% jumlah penghuni,” tuturnya.

Dari segi jumlah, alternatif pemidanaan non pemenjaraan dalam RKUHP juga sangat minim, hanya 3. Padahal, berdasarkan riset yang dilakukan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, melalui berbagai praktik di berbagai negara dan rekomendasi Tokyo rules (Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures) terdapat sedikitnya 20 (dua puluh) jenis alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang dapat diterapkan.

“Sayangnya permasalahan ini tidak pernah komprehensif dibahas oleh Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RKUHP. Dalam konteks kebijakan narkotika dan penanggulangan HIV/AIDS, beberapa rumusan dalam RKUHP justru  bertentangan dengan pendekatan kesehatan untuk melindungi populasi kunci HIV/AIDS,” terangnya.

Lebih jauh, rumusan RKUHP berusaha mempidana perbuatan consensual sex, membatasi promosi alat kontrasepsi yang bertujuan mencegah penyebaran HIV/AIDS dan masih berpotensi mengkriminalisasi pengguna narkotika.

“Hal tersebut jelas bertentangan dengan semangat penanganan HIV/AIDS dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang justru merekomendasikan perlibatan semua masyarakat dalam promosi pencegahan HIV/AIDS dengan menghilangkan stigma terhadap populasi kunci,” kata Institute for Criminal Justice Reform.

Diharapkan, Reformasi Kebijakan Hukum Pidana jelas harus melibatkan semua pihak, termasuk pihak lapas, jajaran perumus kebijakan, khususnya RKUHP harus melihat kondisi yang dihadapi lapas saat ini.

“Perumus RKUHP dan kebijakan hukum pidana lain harus mau melibatkan pihak terkait sebagai perwujudan prinsip multi-perspective yang tidak hanya beracuan pada penghukuman,” sambungnya.

 

Untuk itu, ICJR merekomendasikan reformasi kebijakan pidana dengan:

1.Pemerintah segera menghentikan masa transisi KUHAP dengan melakukan Pembaruan KUHAP dan Perbaikan Sistem Peradilan Pidana serta memastikan judicial control/oversight yang lebih baik.

2.Pemerintah Melakukan Evaluasi Menyeluruh terhadap upaya Reformasi Hukum Pidana (Reformasi Ketentuan Pidana dalam RKUHP, dan UU Pidana diluar KUHP, pidana penjara, mengefektifkan pidana denda, dan bentuk alternatif pemidanaan dan pemenjaraan lainnya).

3.Mengubah kebijakan punitif menjadi kesehatan masyarakat untuk menangani narkotika dan menyelaraskan kebijakan pidana dengan semangat menghapuskan stigmatisasi bagi populasi kunci HIV/AIDS. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *