oleh

Ikhtiar Hentikan Hoax dalam Masa Kampanye

Jakarta, TribunAsia.com – Masa kampanye yang panjang  hingga April 2019 rentan hoax. Upaya mengantisipasi serangan berita bohong (hoaks) yang masif di jejaring sosial sejatinya tidak hanya diserahkan kepada pemerintah. Seluruh komponen bangsa diingatan untuk ambil bagian agar ancaman yang berpotensi mengganggu pesta demokrasi bisa diminimalisasi.

Hal itu dikemukakan Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Budi Setiawan. Disela-sela diskusi Kampanye Asyik, Damai, dan Anti Hoax, di Jakarta. Hadir pula juru bicara Jokowi-Ma’ruf Arya Sinulingga, Anggota timses Prabowo-Sandi Siane Indriani, Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha, GARSANTARA ‘election monitoring Dhedi Razak, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Erik Somba.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Menurut Budi, Korps Bhayangkara mencatat peredaran berita bohong di dunia maya cukup masif atau sekitar 3.500 kasus/hari. Kepolisian pun berusaha menyejukkan situasi dengan memberikan penjelasan agar nantinya publik dapat memahami bahwa kabar tersebut tidak benar

Di sisi lain, Budi tidak menampik realitas penegakkan hukum oleh kepolisian terhadap para pelaku yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, ada beberapa tahap sebelum dilakukan penindakan, seperti sosialisasi yang sedianya membutuhkan peran dari semua pihak.

“Soal pelaku, kami tidak menghendaki sebanyak-banyaknya kami tangkap dan proses. Kami melakukan sosialisasi. Kita harus antisipasi bersama fenomena hoaks ini,” ujarnya.

Harapan publik agar pemerintah bisa memverifikasi akun media sosial sangat sulit direalisasikan. Itu lantaran internet bekerja dengan prinsip anonim atau siapa saja bisa menjadi siapa saja. Data pengguna internet di Indonesia per Januari 2018 sebanyak 145 juta jiwa dari total penduduk atau sekitar 55%.

Selain murah, kemudahan menyiarkan informasi itu kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Walhasil, publik yang minim literasi digital gampang terhasut dan langsung menduplikasi berita sesat tersebut.

“Perlu disosialisasikan bahwa mereka yang terpapar hoaks untuk berpikir kritis. Kalau kita menerima serangan berita negatif jangan takut, serang balik saja dengan berita positif.  Ingat, harus hati-hati menyebarkan berita hoaks karena itu bisa dilacak, bisa ditangkap.” Siklus pemilu hingga pemungutan suara hanya 6 bulan 20 hari.

Namun, persoalan menjadi rumit karena respons publik terhadap informasi hoaks dan ujaran kebencian justru melampaui siklus pemilu. Itulah yang kemudian efek jera tidak timbul, selain penegakan hukum itu tidak terinformasi kepada publik.  Apa sih tindakan negara terhadap orang yang menyebar informasi tersebut?

Intinya respons tegas kepada pelaku harus dilakukan dengan cepat. Kita berharap elite parpol masing-masing kubu berani menghukum tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran. Janji atau seruan untuk mengarahkan kampanye sejuk tanpa tindakan tegas jangan sampai dicap sebagai isapan jempol.

Impian menciptakan pesta demokrasi sebagai pesta rakyat, sebaiknya tidak dirusak dengan cara-cara sesat. Kontestasi pun lebih elok dijadikan momentum untuk mengadu program dan bukan menjerumuskan masyarakat dengan pelbagai berita fiktif. “Elite juga harus memberikan contoh dan dipertontonkan dengan baik agar di bawahnya (akar rumput) bisa menyambut.

Mengadu program itu seharusnya soal kinerja untuk meyakinkan masyarakat mengenai profil pemimpin yang pantas dipilih,”. Kita setuju jika masing-masing kubu memberikan pesan bahwa pemilu harus berjalan damai, termasuk memastikan kampanye berjalan sesuai koridor tanpa melakukan kampanye hitam dan pembunuhan karakter. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *