oleh

Dana Bantuan Pengungsi Maluku Belum Cair LBH Kepton Dampingi 213.217 KK Hingga ke Mahkamah Agung RI

Jakarta, TribunAsia.com – Dana bantuan pengungsi di Maluku belum cair dari Pemerintah Lembaga Bantuan Hukum Kepulauan Buton (LBH Kepton) dampingi 213.217 kepala keluarga (KK) korban eks-pengungsi yang tersebar di 3 provinsi antara lain di daerah Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, diberitahukan kepada masyarakat eks-pengungsi yang berada di seluruh Indonesia agar mendaftarkan diri pada Tim data LBH Kepton yang ada di provinsi masing-masing.

“Dalam pelaksanaannya ternyata tidak merata ini pembagian uangnya. Makanya kami masyarakat mengajukan gugatan di Jakarta. Kalau pertanyaannya, mengapa kami ajukan di Jakarta ini terkait daripada para tergugat sebagian besar berada di Jakarta. Saatnya nanti akan surati para tergugat di situlah baru kita lihat apakah ada kendala atau tidak. Tertulis yang pertama Presiden Republik Indonesia di situ dan lainnya 3 tahun 2012,” kata Laode Zulfikar, SH di Atrium, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

banner 336x280

Kemudian, Tim Kuasa Hukum pengungsi Maluku menyampaikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 1950 K/PDT/2016 jo 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST. Bahwa, penyaluran dana bantuan tersebut telah memasuki tahap proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Baca Juga : Pengungsi Eks Maluku Belum Memperoleh Dana Bantuan Senilai Rp 18,5 Juta Setiap Kepala Keluarga dari Pemerintah

“Masyarakat eks pengungsi itu mesti mendapatkan bantuan sebesar 18 juta 500 ribu terdiri dari 15 juta untuk bahan bantuan rumah dan 13 juta untuk kompensasi,” jelas LBH Kepton kepada TribunAsia.com.

Kata Loaode Zulfikar, Mahkamah Agung RI telah memenangkan dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dalam gugatan tersebut. Hingga saat ini, pihak masyarakat Maluku masih berkomunikasi dengan pengadilan karena untuk memfasilitasi eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum.

“Setelah putusan kami di menangkan setelah itu tahun 2015 adalah keputusan banding karena Pemerintah mengajukan banding dan tahun 2015 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat kembali memenangkan kami cuman belum bersedia membayar sehingga mengajukan lagi kasasi,” imbuh Direktur LBH Kepton.

Perlu diketahui, dana penyaluran bantuan eks- pengungsi jumlah nominal yang akan diterima masing-masing kepala keluarga senilai Rp 18,5 juta dengan dikurangi danau yang pernah diterima oleh pengungsi.

“Kami kemarin sudah komunikasi juga dengan biro hukum Kementerian Sosial cuma mereka pada akhirnya secara hukum masih menunggu apa tanggapan dari pengadilan masih menunggu proses eksekusi dari pengadilan,” tegasnya.

Kemudian, perwakilan masyarakat Maluku yang dihadiri oleh Mansyur bersama Zulfikar Nur dan Laode Darmawan mengatakan, dirinya telah memenangkan putusan Pengadilan Tinggi pada tahun 2015 di Jakarta Pusat. Namun, dana yang diharapkan oleh masyarakat belum diperoleh hingga saat ini.

“Setelah itu putusan itu kami di menangkan setelah itu tahun 2015 adalah keputusan banding karena Pemerintah mengajukan banding dan tahun 2015 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat kembali memenangkan kami. Cuma belum bersedia membayar sehingga mengajukan lagi kasasi,” terang tim penasehat hukum. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *