oleh

Pengungsi Eks Maluku Belum Memperoleh Dana Bantuan Senilai Rp 18,5 Juta Setiap Kepala Keluarga dari Pemerintah

Jakarta, TribunAsia.com – Tim Kuasa Hukum pengungsi Maluku menyampaikan dihadapan media tentang pengajuan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dana bantuan eks pengungsi Maluku yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi 1950 K/PDT/2016 jo 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST.

“Berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 tahun 2016 itu yang mana bahwa masyarakat eks pengungsi itu mesti mendapatkan bantuan sebesar 18 juta 500 ribu terdiri dari 15 juta untuk bahan bantuan rumah dan 13 juta untuk kompensasi,” Laode Zulfikar Nur kepada TribunAsia.com di Atrium, Jakarta Pusat  (18/9/2018).

Dalam keterangannya selaku Kuasa Hukum pengungsi masyarakat Maluku, LBH Kepulauan Buton (LBH-Kepton) menilai pembagian bantuan pemerintah tidak merata. Maka, sejumlah pengungsi yang terdata sebanyak 213.217 kepala keluarga tersebar lebih di 3 Provinsi antara lain Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.

“Cuma dalam pelaksanaannya ternyata tidak merata ini pembagian uang ya makanya kami masyarakat mengajukan gugatan di Jakarta. Kalau pertanyaannya, mengapa kami ajukan di Jakarta ini terkait daripada para tergugat sebagian besar berada di Jakarta saatnya nanti akan surati para tergugat di situlah baru kita lihat apakah ada kendala atau tidak. tertulis yang pertama Presiden Republik Indonesia di situ dan lainnya 3 tahun 2012,” jelas koordinator kuasa hukum.

Kemudian, perwakilan masyarakat Maluku yang dihadiri oleh Mansyur bersama Zulfikar Nur dan Laode Darmawan mengatakan, dirinya telah memenangkan putusan Pengadilan Tinggi pada tahun 2015 di Jakarta Pusat. Namun, dana yang diharapkan oleh masyarakat belum diperoleh hingga saat ini.

“Setelah itu putusan itu kami di menangkan setelah itu tahun 2015 adalah keputusan banding karena Pemerintah mengajukan banding dan tahun 2015 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat kembali memenangkan kami cuman belum bersedia membayar sehingga mengajukan lagi kasasi,” papar tim penasehat hukum.

 

Bahkan, Mahkamah Agung RI telah memenangkan dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dalam gugatan tersebut. Hingga saat ini, pihak Masyarakat Maluku masih berkomunikasi dengan pengadilan karena untuk memfasilitasi eksekusi dan Biro Hukum Kementerian Sosial.

“Tahun 2017 kemarin tanggal 19 November oleh Mahkamah Agung katakanlah masih memenangkan kami menguatkan. Katakanlah putusan Pengadilan Negeri yang ada saat ini kami belum mengetahui responnya,” ujarnya.

“Karena kami selalu masih berkomunikasi dengan pengadilan adalah pihak yang akan memfasilitasi eksekusi. Kami kemarin sudah komunikasi juga dengan biro hukum Kementerian Sosial cuma mereka pada akhirnya secara hukum masih menunggu apa tanggapan dari pengadilan masih menunggu proses eksekusi dari pengadilan juga mereka menunggu juga,” tegas Laode Zulfikar.

 

Perlu diketahui pihak-pihak termohon eksekusi adalah :

  1. Penerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI.
  2. Menteri Sosial RI.
  3. Gubernur Provinsi Maluku.
  4. Gubernur Provinsi Maluku Utara.
  5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
  6. Menteri Keuangan RI.
  7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas.
  8. Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
  9. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
  10. Menteri Koordinator Perekonomian RI. (Dw)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *