oleh

Buruh Freeport Datangi Ombudsman Melaporkan Tentang Ketenagakerjaan dan Tindakan Intimidasi Polres Mimika Saat Mogok Kerja

Jakarta, TribunAsia.com – Perwakilan Pekerja korban PHK Freeport bersama Tim Kuasa Hukum Lokataru Foundation kembali mendatangi Kantor Ombudsman RI. Kedatangan para buruh bersama dengan pihak Ketenagakerjaan diterima oleh tim bagian penerimaan laporan di Gedung Ombudsman, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Tri Puspital salah seorang perwakilan buruh mengatakan, melalui Kuasa Hukum melaporkan perihal pengaduan yang telah di close dengan Nomor 1057/LM/XII/2017/JKT tentang ketenagakerjaan.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Kedatangan diterima oleh Ibu Ira dan Ibu Santi bagian penerimaan laporan dan didampingi oleh Bapak Fery Indra dari Tim 5 bagian ketenaga kerjaan dan Bapak Gito dari tim 2 perhubungan dan kepolisian,” jelas Tri Puspital bagian dari buruh Freeport, Sabtu (15/9/2018).

Ia turut menambahkan, pelaporan tentang tenaga kerja dan disinyalir ada Mal Administrasi yang dilakukan oleh Dirjen PHI Kementerian Tenaga Kerja dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan membuat kesepakatan ilegal yang berdampak merugikan karyawan.

“Dan nomor 1056/LM/XII/2017/JKT tanpa ada pemberitahuan berkaitan dengan dugaan mal administrasi yang telah dilakukan oleh Tim dari Dirjen PHI Kementerian Tenaga Kerja yang diduga dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya, dengan membuat kesepakatan Ilegal yang merugikan Karyawan tanpa ada keterlibatan kuasa hukum Lokataru yang telah diberikan kuasa secara khusus oleh pekerja dan perwakilan pekerja,” kata Tri melalui keterangan tertulis.

Pihak buruh selanjutnya melaporkan aparat kepolisian di Mimika, Papua dianggap diskriminasi dalam perlakuan aksi mogok kerja yang digelar oleh buruh Freeport.

Kemudian, buruh meminta aparat kepolisian menindak lanjuti laporan  pemalsuan tanda tangan olek oknum buruh terkait kepemimpinan Serikat Kerja.

“Juga sekaligaus melaporkan Polres Mimika berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan terhadap karyawan Freeport yang melakukan mogok kerja. Sekaligus perihal tidak adanya tindak lanjut dari Polres Mimika mengenai pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh beberapa oknum dalam sengketa kasus dualisme kepemimpinan Serikat Pekerja yang telah di laporkan kepada Polres Mimika,” tegasnya.

Adapun yang disampaikan oleh perwakilan buruh itu terkait pelaporan ketika aksi demo sempat dicek poin dan mendapat intimidasi dari aparat kepolisian yang tidak manusiawi.

“Kurang lebih 7 orang karyawan perwakilan memberikan keteranganya perihal diskrimanasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Mimika, diantaranya Jhon Yawang, Steven Yawan, Denny Purba, Labai, George Suebu, Lukman dan Patrick Wona. Hal- hal yang mereka alami selama mereka melakukan aksi mogok kerja dan aksi di cek poin 28 dan menyampaikan perihal perlakuan yang tidak semestinya dialami selama dalam proses investigasi oleh kepolisian. Termasuk tindakan intimidasi yang tidak manusiawi,” papar buruh Freeport.

Menurutnya, Ombudsman yang diwakili oleh Ferry selaku Tim 5 pada hari Jumat (14/9) setelah menerima laporan akan menindaklanjuti pengaduan buruh Freeport.

“Dari pihak Ombudsman menerima laporan tersebut dan menyampaikan akan mendalami laporan pengaduan ini lebih lanjut kedepanya Fery Indra selaku perwakilan dari Tim 5 yang ada di Ombudsman RI,” tutup Tri. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *