oleh

Usir Wartawan Meliput, KaSatpol PP Perlu Dipecat 

Tangsel, TribunAsia.com – Perlakuan kasar dan mengusir sejumlah awak media yang melakukan peliputan agenda pemerintahan kota bersama Kantor Kementerian Agama Wilayah Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh petugas Satpol PP yang mengaku merasa memiliki kewenangan melarang wartawan meliputnya.

Tidak itu saja sejumlah rekan wartawan pun menjadi korban pengusiran dan intimidasi yang dilakukan oleh petugas Satpol PP.

Seperti dikatakan Merice (Wartawati) merasa dirinya mendapat perlakuan intimidasi dari petugas Satpol PP yang menghalang halanginya melakukan tugas jurnalistik.

“Kami datang karena ada undangan bahkan sudah disebar melalui WA Group Wartawan Tangsel, mereka (Satpol PP) tidak patut melakukan aksi menolak wartawan meliput agenda rombongan haji asal Tangsel yang kembali” tuturnya kepada TribunAsia, (13/9).

Kedatangan jemaah haji 29 GKG bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia BSD City XI Ciater Serpong.

“Rangkaian acara salah satunya, adalah menerima kepulangan haji kloter 29 GKG Kota Tangsel, namun saat kami hendak melaksanakan tugas tiba tiba Satpol PP melarang media untuk masuk meliput acara tersebut,” kata Merice.

“Kejadian tersebut menciderai Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 di dalam Ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat ketiga bahwa negara menjamin kemerdekaan pers,” ujar dia lagi.

Martinus salah satu pewarta yang juga mengalami hal yang sama (dihalangi masuk ke lokasi liputan kedatangan haji) menambahkan, kehadiran kami dari berbagai media diundang langsung oleh Kepala Kemenag Tangsel untuk meliput acara tersebut.

“Oknum PJ mengaku pimpinan Satpol PP dan ketua tim panitia menunjukan sifat tidak bersahabat dengan awak media, sifatnya sangat arogansi, bahkan Ia menghalangi awak media untuk masuk ke dalam ruangan untuk melakukan tugas jurnalistik.

“Perlakuan ini membuat kami awak media di Kota Tangsel kecewa dan merasa profesi wartawan sangat dilecehkan, kami menolak perlakuan arogansi Satpol PP Tangsel,” jelas Martinus.

“Ketentuan Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 terkait menghalang-halangi upaya media untuk mencari dan mengolah informasi dapat dipidana dalam kurungan penjara selama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Ini merupakan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pers,” tukasnya.

Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.

Terpisah Presidium Solidaritas Jurnalis Independen (Siji)  Kota Tangerang Selatan MY Gunawan Menyayangkan hal pelarangan liputan wartawan oleh pemkot tangsel apalagi sampai melakukan intimidasi terhadap awak media yang sedang bekerja.

“Kami harapkan walikota memahami tugas jurnalis yang sedang bertugas di wilayahnya dan bila perlu mencopot kepala dinas Satpol PP bila masih sering terjadi atas sikap ulah arogan anak buahnya” tutup MY Gunawan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *