oleh

Lagi dan Lagi, MAKI Gugat Praperadilan KPK Atas Perkara Century dan BLBI

Jakarta, TribunAsia.com – Tanggal 14 September 2018 , jam 14.00 WIB, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya Memenuhi janji jika KPK tidak segera menetapkan Boediono sebagai Tersangka Kasus Century, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan gugatan Praperadilan melawan KPK dalam berhentinya kasus korupsi Century dan sekaligus untuk keadilan maka secara bersama diajukan Praperadilan kasus BLBI.

 

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Materi Praperadilan Kasus Century :

MAKI melawan :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai TERMOHON;

2. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) sebagai TURUT TERMOHON I;

3. Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai TURUT TERMOHON II;

 

Alasan pokok :

1. Bahwa amar Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel poin 2 berbunyi :

“Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap  Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat “ ;

2. Bahwa sampai saat ini Termohon (KPK) belum melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) sehingga haruslah dimaknai Termohon (KPK) melawan perintah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel ;

3. Bahwa dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel terdapat amar “melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat “ ;

4. Bahwa dikarenakan Termohon (KPK) hingga saat ini belum melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) , maka diperlukan perintah pengadilan dalam bentuk putusan untuk melakukan bunyi amar berikutnya “ melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat “

5. Bahwa Turut Termohon I ( Kabareskrim) dan Turut Termohon II ( Jaksa Agung) sudah selayaknya diperintahkan untuk mematuhi Putusan Praperadilan aquo untuk menerima pelimpahan penanganan perkara korupsi Bank Century ;

 

Dalam Perkara Korupsi BLBI hanya lawan KPK, materi :

1. Bahwa hingga saat ini Termohon (KPK) belum menetapkan status tersangka atas Sjamsul Nursalim, Itjih S. Nursalim dan Dorojatun Kuntjoro-Jakti meskipun persidangan atas Syafrudin A. Temenggung telah selesai pembuktian dan dalam Tuntutan JPU terurai ketiganya bersama-sama melakukan korupsi;

2. Bahwa hingga saat ini, Termohon tidak melakukan upaya hukum yang memadai atas mangkirnya Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim sebagai saksi baik dalam tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan . Upaya hukum yang seharusnya dilakukan adalah melakukan Cekal, DPO dan red notice Interpol terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim;

3. Bahwa dengan Praperadilan ini semestinya Hakim memerintahkan KPK untuk segera menetapkan Tersangka atas Sjamsul Nursalim, Itjih S. Nursalim dan Dorojatun Kuntjoro-Jakti dan membawa dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *