oleh

Direksi RS Islam Pondok Kopi : PHK Pegawai Adalah Kewenangan Rumah Sakit

Jakarta, TribunAsia.com – Direksi Rumah Sakit Islam Pondok Kopi (RSIP) Jakarta Timur menyampaikan, keterangan perihal tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai yang bernama Idris Idham yang tidak lain adalah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) Farkes Reformasi.

Menurut dr. Andriyunia, kewenangan untuk mengangkatan pegawai tetap di lingkungan managemen RSIP adalah hak prioritas rumah sakit. Sedangkan, susunan posisi Direksi akan ditentukan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH).

dr. Andriyunia, Direksi RS Islam Pondok Kopi, Jakarta. (10/09/18)

“Saya ingin sampaikan bahwa kewenangan untuk mengangkat pegawai rumah sakit itu kewenangan rumah sakit. Sedangkan, direksi diangkat oleh BPH (badan pelaksana harian),” kata Andriyunia kepada TribunAsia.com, Senin (10/9/2018).

Perwakilan direksi RSIP turut mengatakan, masalah terkait FSP Farkes Reformasi telah diserahkan melalui Penasehat Hukum yang sudah ditunjuk oleh pihak managemen.

“Alasan tentang PHK Idris cukup lengkap silahkan nanti dibaca kami sudah melimpahkan ke beliau Bapak Egi Sujana,” imbuh direksi PIC untuk media.

Baca Juga : KSPI Kecam Managemen RSIJ Pondok Kopi Terkait PHK Ketum FSP Farkes

Menanggapi isu demo yang akan dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja (FSP) Farmasi dan Kesehatan Reformasi, pihak Rumah Sakit Islam Pondok Kopi menilai akan mengganggu aktivitas pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, Direksi yang didampingi oleh Humas RSIP menjelaskan pasien pemilik kartu BPJS diperkirakan berobat ke RSIP mencapai 70 persen dan bila FSP Farkes Reformasi melakukan aksi demo akan berdampak kepada pasien.

“Kami melayani pasien BPJS 70 persen. Fasilitas pelayanan rumah sakit didemo siapa yang rugi pasti pasien. Kalau memang dilakukan demonstrasi tidak akan diizinkan oleh UUD,” jelasnya.

Sambung managemen RSIP, pemilik kartu BPJS dirasakan oleh masyarakat sekitar terutama didominasi oleh pasien usia lanjut.

“Masyarakat sekitar juga banyak yang menggunakan BPJS pasien kami banyak pasien tua,” ujar Andriyunia.

Keterangan terpisah diperoleh dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyesalkan tindakan managemen Rumah Sakit Islam Pondok Kopi yang melakukan PHK terhadap Idris Idham. Seperti diketahui, Idris adalah Ketua Umum FSP Farkes Reformasi.

“Kami mengecam sekaligus menyesalkan sikap managamen yang memilih PHK, ketimbang menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif,” kata Said Iqbal, Kamis (30/8/2018).

Said Iqbal menduga, PHK yang dilakukan pihak rumah sakit terhadap Idris adalah sebagai bentuk balas dendam karena selama ini dia aktif memperjuangkan hak-hak buruh di tempatnya bekerja.

Hal ini mengingat, selama ini Idris dikenal lantang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Rumah Sakit Pondok Kopi. Mulai dari pengangkatan buruh outsourcing, hingga mengungkap berbagai pelanggaran dan mis manajemen (salah tata kelola) yang dilakukan di perusahaan.

Menyikapi PHK yang dilakukan terhadap Idris, Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI tidak akan tinggal diam.

“Kami akan melakukan berbagai upaya agar pihak rumah sakit mempekerjakan kembali saudara Idris,” ujar Said Iqbal. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *