oleh

Pemprov Maluku Utara Setengah Hati Bentuk Komisi Informasi

Malut, TribunAsia.com – Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Komisi Informasi belum sepenuhnya dipatuhi oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia. Sejak ditetapkan UU ini, berdasarkan data dari Komisi Informasi Pusat, masih ada empat provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Utara dan Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara, salah satu daerah yang belum membentuk Komisi Informasi, mendapatkan desakan dari kelompok masyarakat sipil yang tergabung Koalisi Masyarakat Transparansi Maluku Utara (KMT Malut) yang terdiri dari 18 organisasi masyarakat sipil mendorong percepatan pembentukan KI. KMT Malut menilai keterlambatan pembentukan Komisi Informasi karena rendahnya komitmen dan political will Pemprov merespon amanah UU No.14 Tahun 2008.

banner 336x280

Proses pembentukan Komisi Informasi dalam catatan KMT Malut sudah berjalan sejak tahun 2013 yang diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dorongan dari AJI kemudian mendapatkan respon dari DPRD dengan melakukan konsultasi ke KI Pusat. Kendala yang dihadapi dalam proses keberlanjutan advokasi tersebut adalah karena Pemprov tidak menganggarkan dalam APBD.

Melalui lobi ke Gubernur, pada tanggal 25 Juli 2017, Gubernur merekomendasikan kepada staf ahli gubernur untuk mempercepat pembentukan Komisi Informasi.  Dan pada bulan yang sama, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) bersama Koalisi Masyarakat Transparansi Maluku Utara (KMT Malut) berhasil mendorong alokasi anggaran pembentukan Komisi Informasi.

Pada tanggal 24 September 2017, Pemprov mengeluarkan surat permintaan kesediaan menjadi Tim Seleksi (Timsel) kepada Rektor Universitas Khairun, Rektor Universitas Muhammadiyah, Tokoh Masyarakat, Unsur Pemprov. Pemprov juga mengirimkan surat dengan Nomor 896.05/1638/G tentang kesediaan menjadi tim seleksi Komisi Informasi Maluku Utara kemudian.

Pada tanggal 27 Oktober 2017, Asisten I Pemprov Hasbi Pora melakukan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat dan pada tanggal 31 Oktober 2017, KI Pusat mengeluarkan surat dengan Nomor 21/KIP/X/2017 terkait rekomendasi tim seleksi unsur KI Pusat atas nama Desy Eko Prayitno.

Peneliti KOPEL Indonesia Wilayah Maluku Utara, Musaddaq memandang bahwa Pemprov Malut sangat lambat dan terkesan tidak serius dalam mewujudkan Pembentukan Komisi Informasi di Malut.

“Meskipun berjalan prosesnya akan tetapi KMT menilai Pemprov sangat lambat menindak lanjuti, hingga September 2018, Pemprov belum mengeluarkan SK Timsel. KMT Malut sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan eksekutif dan legislatif akan tetapi KI belum terbentuk” ungkapnya, Rabu (5/9).

Desakan publik dan Kemendagri bagai gayung bersambut, Tanggal 24 Agustus, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan telegram kepada Gubernur Maluku Utara perihal percepatan pembentukan Komisi Informasi Provinsi.

Desakan KMT Malut kepada eksekutif maupun legislatif baik secara formal maupun informal misalnya melalui media cetak dan media sosial belum membuat Pemprov bergerak cepat menindak lanjuti aspirasi publik.

“Komitmen Pemprov mendorong transparasi dan akuntabilitas di birokrasi masih setengah hati. Olehnya itu, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo harus bertidak tegas kepada Provinsi-provinsi yang tidak menjalankan mandat UU No.14 Tahun 2008 karena tidak berkomitmen mendukung program Nawacita terkait keterbukaan informasi” desaknya. (ZNR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *