oleh

Jaringan Advokasi Tambang Gugat Informasi Menteri ESDM yang Tutup Perizinan Tambang

Jakarta, TribunAsia.com – Jaringan Advokasi Tambang JATAM melakukan gugatan informasi atas Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), karena kementerian dibawah pemerintahan Jokowi dan JK ini tak kunjung membuka data daftar dan izin tambang.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP 14/2008) maka partisipasi publik dalam melaksanakan “Public Control, terhadap pelaksanaan undang-undang” sekarang ini sangat dibutuhkan agar secara bijak melihat fenomena pelayanan informasi yang lambat dan terkesen sangat tertutup,” kata Ahmad Saini kepada TribunAsia.com, Kamis (6/9/2018).

banner 336x280

Menurut JATAM, apa yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) adalah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum karena melawan ketentuan UUKIP 14/2008. Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan sengaja dan dinilai menimbulkan kerugian pemohon dan publik.

Adapun dokumen yang dimohonkan yaitu Daftar dan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan SK Operasi Produksi PT. Dairi Prima Mineral Sumatera Utara.

“Terbitnya izin selalu ditutupi badan publik dan transaksi gelap badan publik dan pengusaha.

Informasi yang diminta JATAM salah satunya adalah atas terbitnya SK Operasi Produksi PT. Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi. Informasi ini mewakili masyarakat terdampak tambang amat penting untuk memastikan informasi dimiliki oleh masyarakat di Dairi yang terancam tambang milik Aburizal Bakrie ini,” jelasnya.

Koalisi Forum Masyarakat pecinta lingkungan Kabupaten Dairi sempat mendatangi Dinas ESDM (22 Juli 2018) di Medan Dinas ESDM untuk melakukan peninjauan ulang atas izin tersebut, Kepala Dinas ESDM Sumut justru tidak mengetahui atas izin yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM di Jakarta.

“Hari ini kamis, 06 September 2018 Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melayangkan gugatan pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM). Sebelumnya JATAM juga telah dilakukan pendaftaran sengketa informasi dengan Termohon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tidak memberikan Dokumen Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pendaftaran Sengketa demgan termohon KLHK 22 November 2017, hingga hari belum ada penjadwalan sidang yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berdasar UU KIP Pasal 28 Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja,” terang JATAM.

Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), seluruh badan publik yang mengurusi bidang sumber daya alam (SDA) masih buruk dalam melaksanakan kewajiban memenuhi hak dasar Rakyat untuk mendapatkan informasi. Sepanjang 2018 saja, JATAM telah mendaftarkan 7 (tujuh) gugatan sengketa informasi terkait tata kelola sumber daya alam ke Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan rician 5 (lima) kasus sengekata informasi tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Utara dan 2 (dua) sengekta informasi di pemeintah pusat yaitu sengketa melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kemententrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kementerian ESDM dan Dinas ESDM di berbagai daerah atau provinsi merupakan badan publik yang mengeluarkan izin-izin pembongkaran tambang dan sering dijumpai melakukannya tanpa sepengetahuan masyarakat setempat, banyak prakteknya menggusur tanah-tanah rakyat dan mencemari sumber air.

Dokumen perizinan ini penting diketahui publik, bahkan disebutkan dalam Undang-undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 pasal 64.

“Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka,” paparnya.

Semestinya, sambung JATAM, MenESDM belajar pada pengalaman kasus sengketa informasi antara Jatam Kaltim dan Dinas ESDM kabupaten Kukar, badan publik dan Bupati tidak mau memberikan dokumen publik yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai dokumen terbuka dan melakukan perlawanan hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA) yang pada akhirnya Jatam Kaltim dinyatakan menang oleh putusan MA dan telah berkekuatan hukum tetap. selanjutnya, Bupati Kutai Kartanegara juga sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas kasus suap perizinan.

“Ungkapan yang berbunyi jika bisa diperlambat kenapa harus dipercepat, paling tepat bagi pelayanan informasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) yang hingga kini bisu tidak merespon permohonan Jatam. Seharusnya Pemerintahan Jokowi-JK menjelang akhir masa pemerintahannya mulai berbenah dan meninggalkan kebiasaan buruk menutup-nutupi informasi publik. Segera umumkan dan buka,” tegasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *