oleh

Seleksi Ulang Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Cacat Hukum

Jakarta, TribunAsia.com – Himpunan Masyarakat Ono Niha (HIMONI) telah menyampaikan keberatan kepada KPU RI sekaligus pengaduan kepada DKPP RI secara tertulis perihal seleksi ulang calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, karena dinilai cacat hukum dan sarat intervensi terhadap Tim Seleksi Wilayah Sumatera Utara V dari pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk mendulang suara pada pemilu 2019 (Selasa, 4/9/2018).

Pengaduan teregister dengan No. 07-04/IX/PP. 01/2018, tertanggal 4/9/2018.

banner 336x280

“Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, sejak awal sudah berjalan baik dan benar menurut hukum kepemiluan yang berlaku. Pada tahap administrasi, ada 40 (empat puluh) nama yang dinyatakan lulus oleh Timsel. Kemudian, setelah seleksi CAT dan Psikotes, Timsel menyatakan 16 (enam belas) orang akan memasuki tahap wawancara yang seyogianya dilaksanakan pada 18-21 Agustus 2018 kemarin”, papar Sudirman Ziliwu, anggota Himoni yang bertindak sebagai Pengadu.

“Tetapi tiba-tiba, ada pihak-pihak yang berusaha menggagalkan dan mengintervensi kinerja Timsel, termasuk sebagian kecil calon peserta yang dinyatakan tidak lulus administrasi. Membangun berbagai isu, bahwa Timsel berbuat curang”, lanjut Ziliwu.

Anehnya, KPU RI kemudian melakukan penundaan seleksi wawancara, dan menerbitkan keputusan perihal perubahan jadwal seleksi, tetapi ditafsirkan atau diterjemahkan lain oleh Timsel dengan melakukan penelitian ulang administrasi para peserta yang tidak lulus. Hasilnya, 16 (enam belas) orang yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus administrasi, dinyatakan lulus.

“Artinya, ada 56 peserta calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang lulus tahap administrasi. Dan itu bertentangan dengan Pasal 20 ayat 3 PKPU 7/2018 yang mengatur bahwa maksimal peserta yang lulus administrasi adalah 40 peserta”, kecam pengadu lainnya Notafati Halawa kepada TribunAsia.com.

KPU RI juga memberhentikan 2 (dua) orang tim seleksi atas nama Agerifa Dachi dan Bambowo Laia, tanpa dasar dan alasan yang jelas.

“Semua proses dilakukan tanpa transparansi. Bahkan, salah satu Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, membuat pernyataan di media perihal adanya kecurangan oleh Timsel, yang saya duga tidak benar, sebab pada akhirnya terbukti bohong”, kesal Halawa

Oleh karena itu, tindakan KPU adalah bentuk intervensi terhadap Timsel yang mandiri, sehingga melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, kami mendesak :

  1. Agar KPU RI sesuai dengan kewenangannya, memerintahkan Timsel Sumut V membatalkan hasil seleksi ulang administrasi karena tidak sejalan dan bertentangan dengan PKPU 7/208;
  2. Agar KPU RI memerintahkan Timsel Sumut V melanjutkan proses wawancara terhadap peserta yang lulus sejak awal;
  3. Mendesak DKPP RI agar menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap tehadap Ketua KPU RI dan Komisioner KPU c.q. Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Evi Novida Ginting Manik. (Dw)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *