oleh

Karyawan PT Freeport Geruduk Kantor KY dan Blokir Akses Jalan

Jakarta, TribunAsia.com – Ratusan Pekerja Korban PHK sepihak Freeport Indonesia kembali melakukan aksinya, setelah 2 hari 2 malam menduduki Gedung Plaza 89 Kuningan Jakarta di kantor PT Freeport.

“Hari ini 31 Agustus 2018 mereka melakukan Longmarch dari Plaza 89 menuju Gedung Komisi Yudisial, situasi sempat sedikit memanas disebabkan gerbang Gedung Komisi Yudisial ditutup rapat dan akhirnya ratusan pekerja korban PHK sepihak PT Freeport Indonesia memblokir akses jalan di depan Gedung komisi Yudisial dan selang beberapa menit barulah akhirnya pintu Gerbang Gedung Komisi Yudisial dibuka oleh  aparat keamanan dan para pekerja korban PHK sepihak dipersilahkan masuk ke Gedung Komisi Yudisial RI,” kata Tri Puspital kepada TribunAsia.com, Jum’at (31/8/2018).

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

Menurut keterangannya, Haris Azhar didalam pertemuan itu menyampaikan secara langsung, mengenai status Hakim yang ada di Timika yang juga memiliki ID card sebagai karyawan PT Freeport Indonesia.

“Haris Azhar melanjutkan, perihal kriminalisasi atau semacam penjara yang dipaksakan terhadap pimpinan Serikat Pekerja “Sudiro”” imbuhnya.

Haris juga Menjelaskan bahwa tujuanya datang ke Komisi Yudisial adalah mempertanyakan hasil pengaduanya secara tertulia atas apa yang ia laporkan selama ini di karenakan belum ada Hasil yang diterimanya secara tertulis dari Komisi Yudisial.

Baca Juga : Ratusan Buruh Korban PHK Sepihak Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor PT Freeport Indonesia

Kata buruh Freeport, pihak Komisi Yudisial menyampaikan, bahwa akan memberikan hasil yang dimaksud tersebut namun perihal putusan atau hal dapat ditindak lanjuti atau tidaknya pengaduan tersebut nantu akan di putuskan dalam panel dan saat ini perihal pelaporan tersebut sudah Masuk Panel yang rencana akan di gelar pada tanggal (5/9) secara tertutup.

Lebih lanjut, Nurkholis Hidayat menunjukan perihal ID Card yang dimiliki oleh Hakim sama dengan apa yang dimiliki oleh karyawan dan beberapa ID karyawan diminta untuk di copy sebagai bukti atau contoh.

“Adapun Jeremias Yarangga menyampaikan bahwa setiap orang yang memiliki ID card tersebut mendapatkan fasilitas seperti makan, masuk kedalam lingkungan perusahaan dan pengobatan (klinik) bahkan dimungkinkan juga upah yang sama dengan karyawan,” ungkapnya.

Tri Puspital sebagai Pimpinan Karyawan menjelaskan dan menanyakan perihal permintaan pemantauan sesuau pengaduan yang dilaporkan bersamaan dengan surat pelaporan dugaan hakim yang melanggar kode etik hakim (independensi).

Haris menambahkan, memantau disini yang dimaksud adalah bukan hanya memantau Hakim, akan tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya hakim dalam mengambil keputusan (faktor-faktor yang mempengaruhi independensi hakim).

“Haris juga menegaskan bahwa ia bersama semua pekerja yang ada di Jakarta yang mewakili 8300 pekerja yang menjadi korban PHK sepihak akan kembali datang ke Gedung Komisi Yudisial,” tandasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *