oleh

Indonesia Pasca Jokowi (20): Pers dan Demokrasi

TribunAsia.com

Oleh : Sri Bintang Pamungkas

 

Suatu ketika belum lama ini ada mantan Loper Koran lengganan Harian Kompasku bertemu di tengah jalan. Sudah beberapa lama aku tidak lagi berlangganan. Dia mengeluhkan langganannya sudah amat berkurang… terbitan Gramedia juga sudah berkurang banyak. Dia mengeluhkan berita-berita Medsos yang menggantikan koran.

Sekilas apa yang disampaikannya terasa benar. Tapi kemudian saya bantah. Di Eropa dan AS tentu Medsos juga tumbuh lebih luar biasa… Tetapi the Guardian, Die Weld, Le Figaro dan lain-lain tetap besar dan berjaya. Demikian pula Washington Post, the New York Times dan TIMES tetap besar dan berjaya…

Tentu ada unsur lain yang menjadi penyebab merosotnya oplah koran-koran Indonesia…

Di jaman Soeharto Koran-koran, Majalah Berita dan Televisi sungguh mendapatkan Era Keemasannya. Tidak cuma Kompas yang merajai, tapi juga Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Berita Buana, Berita Yudha sampai Republika, Harian Merdeka, Terbit, Jayakarta, Pos Kota, Jakarta Post, dan sebutlah apa saja! Juga ada TEMPO, Forum Keadilan, Gatra, Tiras, Editor, Sinar dan lain-lain. Sekalipun ada breidel atau cabut SIUPP dan ancaman lain dari Rezim. Demikian pula ada RCTI, SCTV, ANTV, TPI, Indosiar dan lain-lain yang lebih hebat dan gegap gempita daripada Saluran-saluran TV yang sekarang ada… banyak, tapi kalah hebat dan membosankan…

Kenapa begitu?! Jawab saya, karena Media Cetak dan Elektronik itu sekarang tidak indipenden dan dikuasai Taipan-taipan Konglomerat. Kalaulah sebagian dari Media-media itu sebagian namanya masih ada, artinya tidak ikut mati, tapi di belakang mereka adalah Taipan-taipan itu juga. Sebagian dari mereka aku sebut Mafia. Monopolisme oleh para Mafia itulah yang membunuh media pers kita sehingga tidak sehebat jaman Soeharto lagi. Merekalah yang membuat para pelanggan pembaca dan pemirsa menjadi muak dan membuangnya…

Aku mungkin terlibat di dalamnya… Siapa yang tak kenal Sri-Bintang Pamungkas pada masa itu. Ketika aku mulai melawan Soeharto tidak ada satu hari yang media masa itu tidak memberitakan tentang SBP. Nama SBP mulai muncul pada 1985, ketika menilai APBN Soeharto untuk pertama kali… bersama Anwar Nasution dan Hartojo WW… Yang dikritisi adalah Utang Luar Negeri! Kompas pernah menurunkan profil SBP satu halaman penuh. Mulai 1990, sejak SBP direkrut PPP, Kampanye Pemilihan Legislatif, PNS yang menjadi Anggota DPR Non-Golkar sampai Perkara Jerman hingga diadili dan masuk penjara 1997, tidak ada satu pun media masa yang tidak memberitakan SBP. Sampai-sampai salahsatu petinggi RCTI melarang pemberitaan tentang SBP!

Sampai awal Gus Dur berkuasa masih ada berita tentang SBP, tetapi hanya sayup-sayup. Ketika Pengadilan menyatakan SBP tidak terlibat dalam Perkara Subversi (2001), dan ketika Mahkamah Agung memutuskam SBP tidak terbukti menghina presiden (2006), tidak satu pun ada berita di koran. Sebab,

ketika Mega berkuasa (2001) berita tentang SBP sudah hilang samasekali… Itu bersamaan dengan munculnya para Taipan yang mulai menguasai Pers Indonesia. Para Taipan Cina-cina Konglomerat itu rupanya sadar, bahwa nama SBP bisa muncul hebat selama 15 tahun akibat dari Pers. Karena itu, untuk bisa nenjadi King Maker, maka Dunia Pers harus dikuasai.

Mereka memang berhasil memunculkan Jokowi dan Ahok sebagai the Kings… Tapi mereka tidak sadar, bahwa lambat atau cepat hal itu menjadi bumerang dan membunuh Pers dan Demokrasi… seperti sekarang terjadi! Yang membikin hati kecut disertai bulu kuduk berdiri adalah PWI/Persatuan Wartawan Indonesia dan Dewan Pers Indonesia… mereka tidak bergeming melihat keadaan selama hampir 20 tahun terakhir ini.

Di jaman Pers Merdeka, tercetak wartawan-wartawan hebat berkelas Dunia. Pers Merdeka berhasil menjadi tempat pendidikan bagi jurnalis-jurnalis hebat yang beritanya berkwalitas dan bahasanya berkelas. Ada kemerdekaan menyampaikan pendapat dari orang jalanan sampai akademisi. Mereka sekarang hilang… Yang muncul adalah wartawan kelas ecek-ecek yang.kantongnya cukup untuk hidup lumayan, tapi prestasinya sebatas menjadi pengekor Bos-bos Taipan… Dan kemungkinan besar, Dewan Pers juga membela yang bisa membayar besar…

Saatnya sekarang kita semua menyiapkan Dunia Pers Merdeka. Era Jokowi sudah habis… Monopolisme Pers oleh para Taipan harus ditolak dan dihentikan. Para wartawan harus berani… tidak hanya mengangkat berita yang benar dan berkwalitas, tapi juga harus berani melepaskan diri dari belenggu para Taipan. Tidak ada lagi yang bisa menutup mulut dengan alasan keamanan, stabilitas atau kepentingan politik penguasa!

Industri pers harus kompetitif, tidak saling mematikan, tapi juga bertanggungjawab terhadap masa depan Negara dan Dunia yang rakyatnya berdaulat. Mari kita hidupkan kembali industri pers yang menghasilkan berita dan wartawan berkwalitas, ikut memperbaiki berbagai kerusakan di muka bumi Pertiwi… dari korupsi yang gila-gilaan, pelanggaran HAM yang tak kenal belas-kasihan, hukum yang tumpul di atas dan runcing di bawah, kemiskinan yang meluas, konsumerisme dan hedonisme yang membudaya, kebijakan ekonomi yang membunuh, utang luar negeri yang terus menjadi tumpuan, Rupiah yang terus jatuh, sampai inflasi yang terus mencekik… Demi memunculkan Pemimpin sejati dan membangun Negara, Rakyat dan Bangsa yang terhormat, sekalipun harus dengan melawan Rezim… menjatuhkan Soeharto seperti pada masa lalu, ataupun mengganti Jokowi sekarang…

 

@SBP

28/8/18

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *