oleh

Kisruh Soal Utang, Bantahan Zulhas untuk Sri Mulyani

Jakarta, TribunAsia.com – Awalnya dari pembacaan pidato kenegaraan yang dilakukan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan biasa disapa Zulhas  saling tuding dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Zulhas menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang pada saat membacakan pidato kenegaraan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pembacaan pidato kenegaraan berlangsung pada 16 Agustus 2018 yang satu rangkaian dengan Nota Keuangan tahun 2019.

Sorotan soal utang dan cara pencicilan utang pun langsung direspons oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Pidato Saya di Sidang Tahunan MPR Politis dan Menyesatkan. Ibu Sri Mulyani juga terus menyalahkan pengelolaan utang periode pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga : Nyesek Dada, 2019 Pemerintah Wajib Bayar Hutang Rp 409 Triliun

Siapa sebenarnya yang menyesatkan ? Berikut adalah jawaban Zulhas

1. Perlu Ibu Sri Mulyani ketahui bahwa sumber data yg disampaikan di Sidang Tahunan MPR juga berdasarkan Nota Keuangan 2018. Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut, kami tidak melihat ada Pembayaran Pokok Utang

2. Dalam Nota Keuangan 2018 hanya ada pos Pembayaran Bunga Hutang sebesar Rp 238 T & Pembiayaan Utang sebesar Rp 399 T. Tidak ada keterangan mengenai Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp 396 T seperti disampaikan Ibu Sri Mulyani

3. Anggaplah data Bu Sri Mulyani benar sebesar Rp 396 T. Maka bila ditambah pembayaran Bunga Utang Rp 238 T jumlahnya jadi Rp 634 T. Rp 634 T adalah Total Beban Utang kita yg sebenarnya. Karena tak mungkin bayar utang hanya Pokoknya, tapi pasti juga membayar Bunganya.

4. Sekarang bandingkan Total Beban Utang kita 634 T dengan Anggaran Kesehatan 111 T & Anggaran Dana Desa 60 T. Artinya Anggaran untuk Membayar Utang 6 Kali Lipat lebih besar dari Anggaran Kesehatan. Anggaran membayar utang juga 10 Kali Lipat lebih besar dari Dana Desa

5. Ibu Sri Mulyani juga selalu mengungkit bahwa utang adalah warisan masa lalu, khususnya ketika saya menjabat Menteri Kehutanan periode Pak SBY. Saya rasa, Ibu Sri Mulyani LUPA bahwa Ibu adalah juga Menteri Keuangan di periode Pak SBY. Sekali lagi, MENTERI KEUANGAN

6. Saat itu Saya sebagai Menteri Kehutanan jelas tak bisa mengambil kebijakan tentang hutang. Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berhutang & berapa bunganya. Kenapa sekarang malah sibuk salahkan periode sebelumnya?

7. Adalah Tugas Konstitusional saya sebagai Ketua MPR untuk menyerap aspirasi rakyat & menyampaikan pada pemerintah. Menjadi kewajiban Konstitusional saya sebagai Ketua MPR mengingatkan pemerintah & memastikan anggaran negara digunakan sebesar besarnya untuk rakyat

8. Perlu dicatat bahwa dalam Sidang Tahunan 16 Agustus lalu selain mengingatkan pemerintah, Saya juga sampaikan apresiasi pada Presiden Jokowi & Wapres JK yang saya dukung atas capaian – capaiannya

 

Pengamat Arif Budimanta Soal Utang Indonesia

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyoroti isu soal utang Indonesia yang kembali memanas. Hal itu disulut oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.  Budimanta punya penilaian berbeda soal pengelolaan utang oleh pemerintah. Jika Zulkifli menilai sudah di luar batas kewajaran, Budimanta justru menilai utang dikelola secara wajar.

“Utang pemerintah dikelola secara konstitusional dan wajar,” kata Budimanta dal m keterangan resmi yang diterima, Rabu (22/8/2018).

Dia menjelaskan, ambang batas rasio utang berdasarkan UU 17 Keuangan Negara tahun 2003 adalah 3% untuk rasio defisit anggaran terhadap PDB, 60% untuk Rasio utang terhadap PDB.

Untuk kedua indikator di atas, pemerintah disebutnya belum pernah melampaui angka tersebut, dan pemanfaatannya juga selalu diawasi ole DPR. Indikator utang pemerintah saat ini, rasio utang terhadap PDB kurang dari 30%, dan rasio defisit anggaran terhadap PDB jauh dari 3%.

“Secara teknikal keadaan keuangan negara dalam hal ini APBN berada dalam keadaan sehat, yang ditunjukkan dengan indikator keberlanjutan fiskal yang baik,” lanjutnya.

Secara produktifitas, menurutnya juga pembangunan berjalan semakin baik. Hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang trennya naik.

“Terakhir pertumbuhan ekonomi kita di kuartal dua 2018 sebesar 5,27% (yoy) dari yqng sebelumnya hanya sekitar 5%,” sebutnya.

Kerja sama yang dilakukan seluruh pihak saat ini, dianggap sangat diperlukan agar arah perubahan terus menuju kemajuan, yang sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“APBN sebagai instrumen fiskal sekaligus penggerak perekonomian juga menunjukkan kemajuan yang bertahap bagi kemakmuran rakyat yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang menurun, jumlah pengangguran yang menurun,” tambahnya. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *