oleh

Berbohong dengan Data

TribunAsia.com

Oleh : Tatak Ujiyati

banner 336x280

 

Keberadaan data itu seperti batu, yang bisa dicek ada dan tiadanya oleh setiap orang. Karena bisa dicek kebenarannya, data tak bisa bohong. Tetapi orang bisa berbohong dengan menggunakan data. Membuat simpulan yang sesuai keinginannya. Membuat framing yang sesuai dengan kepentingannya.

Ada contohnya. Beberapa waktu lalu ada orang yang membandingkan harga sewa Rumah Susun Sewa Pemda DKI pada saat ini dengan pada jaman pemerintahan yang sebelumnya. Mengatakan bahwa harga sewa Rusun dulu hanyalah Rp 300.000 sementara sekarang Rp 1.7 juta rupiah per bulan.

Data yg disitir itu benar. Tetapi ia berbohong dengan menggunakan data. Jika dicek lebih jauh, kebohongan akan terbuka.

Kebenarannya begini. Pemerintah DKI, sejak tahun 1994 menugaskan Dinas Perumahan untuk membangun rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Namanya Program Rumah Susun sederhana sewa/ beli. Rumah susun ini harga unitnya, jauh lebih rendah dari harga pasar karena mendapat pengurangan retribusi dari Pemerintah Daerah.

Selain disewakan/dijual pada masyarakat umum yang berpenghasilan rendah, Pemda DKI juga memiliki program khusus. Yaitu menyewakan unit Rusunawa untuk warga yang terkena gusuran. Program ini biasa disebut penyewaan “terprogram”. Sewa terprogram ini harganya spesial, 55% lebih rendah dari harga untuk untuk warga umum berpenghasilan rendah. Jadi kelompok terprogram ini mendapatkan pengurangan retribusi 2 kali.

Harga sewa Rp 300.000 yang menjadi acuan data itu adalah untuk “warga terprogram” di bangunan blok 5 lantai di pinggiran Jakarta tahun 2012. Pada saat itu warga umum berpenghasilan rendah di lokasi Rusun yang sama harus membayar Rp 600.000 per bulan.

Seiring inflasi, harga sewa Rusun disesuaikan setiap 3 tahun. Begitu menurut Perda no 3 th 2012. Selama 6 tahun terakhir harga tidak pernah naik. Padahal inflasi terus merangkak naik. Maka tarif baru yang ditetapkan oleh Pemda tahun 2018 adalah Rp 505.000 untuk warga terprogram sebetulnya hanya menyesuaikan dengan inflasi. Harga sewa baru itu setara dengan Rp 16.900 saja per hari.

Sementara itu harga sewa per bulan untuk masyarakat tak terprogram juga masih sangat rendah. Yaitu Rp 706.000 per bulan atau Rp 25.500 per hari. Hanya di 2 lokasi strategis Rawa Buaya dan Jl KS Tubun harga sewa untuk masyarakat umum Rp 1.500.000 per bulan atau Rp 50.000 per hari.

Soal harga Rp 1.7 juta yang diributkan itu adalah kenaikan harga sewa untuk warga tak terprogram hanya untuk Rusun 16 lantai di lokasi strategis Jl KS Tubun. Jadi harga sewa per hari adalah Rp 57.000 per hari. Itupun masih berupa usulan dari Dinas Perumahan. Sekarang harga Rusun KS Tubun masih tetap Rp 1.500.000.

Jadi jelas kan perbandingan harga Rp 300.000 periode lalu dengan Rp 1.700.000 itu misleading? Ia mengambil harga terendah pada tahun lalu utk warga terprogram, dibandingkan dengan harga untuk warga umum non terprogram yang paling tinggi. Itupun masih usulan. Jelas kan, orang bisa berbohong dengan data.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *