oleh

Konflik Agraria dan Masalah Persepsi Tentang Negara

TribunAsia.com

Oleh : Tantan Hermansah (Dosen Sosiologi Perkotaan UIN Jakarta; Sekjen P2MI)

 

Salah satu problem besar dalam proses pengendalian kemiskinan di Indonesia adalah masih terjadinya sengketa berbasis sumberdaya agraria. Konflik ini bahkan tidak jarang melibatkan multi pihak sehingga masalahnya menjadi sangat kompleks.

Di sisi lain, janji pemerintah yang akan mengalokasikan jutaan hektar untuk program Reforma Agraria, patut disambut dengan suka cita—terlebih oleh kaum tani tak bertanah. Setidaknya, dengan adanya proses itu, beberapa efek positif bisa diperkirakan terjadi: (1) meningkatnya kesejahteraan petani-petani tidak bertanah karena dengan adanya reforma agraria mereka bisa melakukan proses yang disebut sebagai asset accumulation; dan (2)  ini yang sangat penting dalam pembahasan kali ini adalah akan menurunnya skala konflik berbasis sumberdaya agraria di bumi pertiwi ini.

Tulisan ini akan mencoba melihat masalah konflik berbasis sumberdaya agraria dari sudut lain. Hal ini dimaksudkan untuk memposisikan masalah konflik ini untuk dicari penyelesaiannya. Sehingga, silang sengketa masalah agraria ini ke depan lebih bisa dipahami lebih mendalam.

Dalam berbagai literatur agraria; (Sitorus 2005; Soetarto 2005) diketahui bahwa umumnya, konflik agraria diisi oleh tiga pihak besar, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Secara piramidal, ketiganya berhubungan erat untuk “memperebutkan” sumber-sumber agraria.

Tentu saja, kepentingan atas sumber-sumber agraria itu tidak selalu sama. Yang menyamakannya adalah sama-sama memberikan peluang “berubah” bagi orang atau sekelompok orang, sehingga dia atau mereka bisa mati-matian membelanya.

Namun pada faktanya, konflik dengan tipologi seperti ini posisi rakyat kebanyakan menjadi pihak yang “kalah”. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah dengan swasta cukup memiliki sumberdaya untuk mengalahkan itu, seperti uang, jaringan, dan kekuasaan (Hermansah, Pergolakan Agraria: pergulatan yang penuh sengketa, 2002).

Dari tipologi umum, jika kita mencoba mengerucutkan, pihak yang terlibat konflik bisa sangat beragam: rakyat vs aparat pemerintah (termasuk di dalamnya militer dan polisi); pemerintah vs swasta; swasta vs rakyat, atau malah swasta yang berkolaborasi dengan pemerintah dan memerangi rakyat.

Namun dari sekian tipologi konflik yang ada di atas, faktor yang paling sering menjadi menyebabkan terjadinya konflik adalah masalah ketimpangan penguasaan sumberdaya agraria. Mengapa? Bagi rakyat, penguasaan akan sumberdaya agraria bermakna sangat besar. Ia adalah pondasi bagi terbangunnya tatanan sosial, budaya, dan ekonomi kehidupan diri dan keluarganya. Pada tanah, mereka menjangkarkan cita-cita hidup dan pembebasan dirinya.

Bagi swasta (bisnis) penguasaan sumberdaya agraria ini menjadi garansi akan keuntungan—baik materi atau sosial—di masa kini atau masa depan. Sedangkan bagi pemerintah, penguasaan akan hal ini merupakan simbol keberkuasaan.

Dalam faktanya pun, konflik pun sebenarnya tidak melulu tervisualisasikan head to head. Dalam situasi yang semakin terdesak, masyarakat yang tidak bisa mengakses sumberdaya agraria di tanah milik—karena sudah dimiliki ijinnya lebih dulu oleh pemilik modal—mereka “menjarah” atau “mengokupasi” lahan-lahan milik negara, baik berupa lahan perkebunan, atau lahan lain yang punya keterkaitan dengan negara.

Saya sendiri menghargai upaya okupasi yang dilakukan oleh masyarakat miskin tidak bertanah kepada lahan-lahan seperti itu. Karena apa yang dilakukan secara simbolis menunjukkan bagaimana masyarakat membangun persepsi atas negara.

Bagi masyarakat, mereka mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa konstitusi dasar kita, pada  Pasal 33, khususnya 3, dan Pasal 34 ayat 1 dan 2, UUD 45 menegaskan keterkaitan antara persepsi itu dengan apa yang disebut sebagai kewajiban negara. Undang-undang Dasar yang intinya mengatakan bahwa negara memiliki peran untuk mengembangkan suatu moda perekonomian yang penuh belas kasih; di mana penguasaan akan sumberdaya agraria yang hanya diorientasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, serta hak yang wajib diterima oleh kaum fakir miskin dan anak terlantar, beserta jaminan akan keamanan hidupnya. Hal ini bahkan tegas sekali dinyatakan dalam Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, di mana “kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat…”

Kalimat “dipelihara” menegaskan satu tindakan yang kontinu, terprogram dan memiliki target yang jelas. Coba lihat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI ) tahun 2002 misalnya menyebut bahwa akar kata “pelihara” memiliki arti yang demikian mendalam, yakni (1) menjaga dan merawat baik-baik; (2) Mengusahakan dan menjaga; (3) menjaga dan mendidik baik-baik; (4) menyelamatkan, melindungi; melepaskan dari bahaya, serta beberapa maksud yang lain.

Ternyata pada masyarakat, makna ini jauh lebih dipahami ketimbang penguasa sendiri. Jika penguasa mungkin masih memberi tafsir pada level permukaan, sehingga yang nampak hanya tindakan-tindakan artifisial yang sama sekali jauh dari substansi, malah cenderung kamuflatif.  Namun masyarakat justru sudah memaknainya dengan segenap akal budinya. Sebagai muara dari kepasrahan akan ketidakmampuan mereka, mereka sadar bahwa ia harus kembali kepada “negara”. Negara yang dengan segala kesejatiannya bisa menerima mereka karena ia adalah institusi pemelihara.

Sehingga, jika mereka melakukan okupasi atau pendudukan pada lahan-lahan negara, karena merupakan pemaknaan simbolik bahwa di sana ada Negara yang  bisa mengayomi, menjamin, dan memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada mereka.

Dengan penghayatan yang sedemikian agung itu, adalah menjadi sangat ironis ketika pemerintah—dengan mengatasnamakan negara—melakukan tindakan-tindakan represi kepada rakyat, tanpa mencoba menelisik makna-makna simblik dibalik aksi-aksi mereka. Saya yakin, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, sebagaimana tidak ada bara kemarahan yang tidak bisa dipadamkan. Konflik agraria yang sudah mengakar ini, jika kita pandang secara arif, sejatinya tidak akan mengkristal menjadi biji dendam yang akan meledakkan bara angkara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *