oleh

Rizal Ramli Serukan Gerakan Nasional Penyelamatan Indonesia

Jakarta, TribunAsia.com – Acara yang undangannya diskusi, berubah menjadi konsolidasi. Kemarin (1/8) siang hingga sore, di Rumah Makan Pulau Dua, seberang Gedung MPR/DPR, Senayan, diadakan sebuah diskusi publik bertemakan Gerakan Kritis 100 Tokoh Nasional dan  Mantan Aktivis menyikapi Indonesia dalam Ancaman Krisis Ekonomi.

Meskipun ditulis 100 hadirin, menurut panitia, akhirnya acara dihadiri lebih dari 400-an orang, alias membludak. Pembicara di depan ada dua orang, Ferry Juliantono dan Rizal Ramli. Satu pembicara, Kwik Kian Gie, berhalangan hadir karena sakit.

Moderator acara, Syahganda Nainggolan, mempersilakan beberapa undangan untuk juga bicara, seperti Rachmawati Soekarnoputeri, Ratna Sarumpaet, Natalius Pigai, Sri Bintang Pamungkas, dsb. Tentu saja, karena temanya adalah tentang Krisis Ekonomi, pusat perhatian hadirin adalah kepada pidato ekonom senior yang sudah malang melintang di dunia pergerakan dan pemerintahan, Rizal Ramli.

Selama sekitar 1,5 jam pidatonya, mata ratusan orang yang hadir di ruang pertemuan terpaku mendengarkan cerita dan analisa dari bakal calon Pilpres 2019 ini.Pada awal pidatonya, Rizal meminta kepada semua yang hadir untuk all out dan bersungguh-sungguh menyelamatkan Indonesia dari potensi Krisis Ekonomi dan Sosial yang mungkin terjadi.

Tujuannya agar tidak mengulangi Tragedi Krisis 1998. Ia merasa kecewa. Karena sudah sejak dua tahun sebelumnya, sejak sekitar pertengahan 2016, Rizal mencoba ingatkan pemerintah tentang kondisi ekonomi “lampu kuning”: defisit transaksi berjalan, neraca pembayaran negatif, sektor riil mandeg, dll.

Rizal juga selalu kritik cara pemerintah mengelola makro-ekonomi sangat konservatif. Pemerintah dipandangnya hanya mengandalkan program austerity (pengetatan) dan kontraksi pajak, yang terbukti gagal di seluruh dunia, di Amerika Latin dan Eropa Barat.

Akibat dari kedua hal tersebut, berbagai indikator yang negatif dan kebijakan austerity, menurutnya (pada pertengahan 2016 tersebut) ekonomi Indonesia akan terus stagnan dan dapat “nyungsep” bila tidak hati-hati.

Dan benar saja proyeksi Rizal Ramli, pertumbuhan ekonomi sejak 2016 hingga 2018 selalu berada di kisaran 5%. Bahkan kekhawatiran “nyungsep”-nya ekonomi, ditandai pelemahan nilai tukar rupiah yang menjadi perhatian pemerintah sekarang, sudah terjadi. Meskipun sebelumnya para menteri Jokowi sibuk membantah, dengan mengatakan ekonomi Indonesia sehat, tidak ada masalah, dan sebagainya.

Aliran modal yang keluar dari Indonesia sejak awal tahun hingga 30 Juli 2018 sudah sebesar Rp 48,9 triliun. Cadangan devisa sejak awal tahun hingga sekarang telah terkuras Rp 150 triliun, dan rupiah merosot ke Rp 14.500. Indeks Saham anjlok, sehingga sewaktu Rizal bertemu para fund manager di New York bulan lalu –fund manager paling kecil memegang dana USD 100 miliar dan fund manager terbesar memegang dana hingga USD 1 triliun- mereka mengatakan sudah tidak mau lagi membeli corporate bond asal Indonesia.

Rizal menyatakan situasi ekonomi Indonesia dengan perumpamaan sederhana: “Badan ekonomi Indonesia sedang sakit, anti-body-nya lemah, setiap ada virus kita langsung sakit.” Neraca perdagangan selama semester I defisit (–) USD 1,05 miliar. Transaksi berjalan selama tahun 2018, menurut Bank Indonesia, diprediksi akan defisit (–) USD 25 miliar (data kuartal I sudah defisit (–) USD 5,5 miliar). Neraca pembayaran kuartal I 2018 defisit (–) USD 3,9 miliar. Keseimbangan primer selama tahun 2018 juga defisit (–) USD 6,2 miliar, menurut estimasi Departemen Keuangan.

Presiden Jokowi pun, pada pidatonya di Istana Bogor (29/7), akhirnya mengakui lemahnya kondisi ekonomi Indonesia dengan menyebut duo defisit di transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Persis seperti apa yang disampaikan Rizal. Untuk posisi Jokowi yang sportif dan clear, berbeda dari menteri-menteri –yang dicap Rizal sebagai ABS (Asal Bapak Senang)-, Rizal menyatakan salutnya.

Namun, akibat sudah terlanjur selama beberapa lama, diberikan laporan selektif dan asal bantah, oleh para menteri ABS, akibatnya ekonomi Indonesia saat ini sudah “setengah lampu merah”. APBN dipotong lagi pengeluarannya, proyek infrastruktur sebagian terpaksa ditunda, dan dilakukan pengetatan impor. Inilah harga yang harus dibayar oleh Indonesia akibat menteri-menteri ABS menolak realita.

Tapi, Rizal sangat mengutuk, di tengah situasi nyaris krisis seperti ini selalu saja ada oknum pejabat yang “bermain” mencari kesempatan dalam kesempitan. Permainan ini dilakukan dengan mengusulkan untuk menghapuskan DMO (Domestic Market Obligation) komoditi batubara. Kebijakan ini sangat menguntungkan produsen batubara tapi di sisi lain mempercepat kebangkrutan PLN.

Rizal bersyukur Presiden Jokowi akhirnya membatalkannya. Sayang Rizal tidak menyebut siapa nama oknum pejabat tersebut. Rizal Ramli juga menjelaskan, bahwa kondisi saat ini sebenarnya penyakit ekonomi sebagian sedang digeser ke BUMN seperti Pertamina, PGN, PLN, dan sebagainya.

Kemudian, Rizal mulai menjelaskan perbedaan awal Krisis 1998 dengan kondisi pre-krisis hari ini. Pada 1998: 1) Utang swasta besar sekali, defisit transaksi berjalan besar, dan mata uang Rupiah over-valued; 2) Ekonomi punya bantalan (tabungan) besar, masih eskportir minyak mentah 1,3 juta barrel dan mengalami kelebihan kapasitas di sektor komoditi (sawit, kopra, cokelat, dsb). Sehingga saat krisis 1998 terjadi menghancurkan perekonomian di Pulau Jawa, petani di luar Jawa yang eksportir masih diuntungkan; 3) Friksi dan segmentasi sosial (isu etnik dan Agama) sangat kecil. Meskipun kecil ternyata masih kemudian terjadi krisis etnis pasca ledakan demontsrasi penolakan kenaikan harga BBM tahun 1998 di Makassar, Medan, Solo dan Jakarta.

Hari ini, 2018: 1) Utang negara dan BUMN besar. Neraca perdagangan, transaksi berjalan, neraca pembayaran, dan keseimbangan primer, semua defisit. Meskipun magnitude ekonominya hanyalah 30-40% dari situasi ekonomi 1998; 2) Tidak ada bantalan ekonomi, karena kita sudah net importir BBM sekitar 1,5 juta barrel perhari, tidak ada kelebihan kapasitas di sektor komoditi, kecuali batubara; 3) Friksi dan segmentasi sosial tajam (diwarnai isu anti etnis dan agama). Dengan kata lain, dampak sosial krisis yang akan terjadi di 2018/2019 dapat lebih berbahaya dari yang terjadi di 1998.

Menurut Rizal, siapapun pemimpinnya, dengan kondisi seperti ini, Indonesia dapat mengalami kemunduran (set-back) sekitar 3-5 tahun. Ia pun menyayangkan para elit politik yang masih bercanda dan bermain lucu-lucuan dalam memilih pemimpin. Apakah para elit tersebut tega melihat Indonesia mundur 3-5 tahun lagi, di mana rakyat akan semakin miskin dan pengangguran semakin tinggi.. jika cara kita memilih pemimpin menggunakan gaya “tribalisme”. Yaitu cara pandang politik yang mendahulukan kepentingan keluarga, kelompok, dan partai, serta semata-mata hanya mengejar uang dan kekuasaan lagi.

Gaya politik “tribalisme” seperti ini tidak akan menghasilkan pemimpin Indonesia yang kuat menghadapi tekanan negara-negara kuat seperti AS dan Tiongkok di percaturan global.

Untuk itulah, Rizal Ramli, dalam penutup pidatonya menyarakan ratusan orang pergerakan yang hadir di ruangan itu untuk membentuk suatu Gerakan Nasional Penyelamatan Indonesia. (AJ)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *